ACEHBeritaOPINI

Sucipto: Politik Harus Berlandaskan Etika, Integritas, Ilmu Pengetahuan dan Keadilan

477
×

Sucipto: Politik Harus Berlandaskan Etika, Integritas, Ilmu Pengetahuan dan Keadilan

Sebarkan artikel ini

Opini Oleh: ADV. Sucipto, SH.
Pengacara dan Pemerhati Publik

BENER MERIAH –Satupena.co.id:  Politik sejatinya merupakan instrumen strategis dalam membangun peradaban, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, dunia politik masih menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan terkadang lebih diutamakan daripada moralitas, sementara kepentingan pribadi justru mengalahkan kepentingan publik.

Hal tersebut menjadi perhatian ADV. Sucipto, SH., pengacara sekaligus pemerhati publik, yang menilai bahwa politik seharusnya tidak hanya menjadi sarana untuk meraih kekuasaan, tetapi juga menjadi jalan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, ambisi politik tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Sebab, politik yang kehilangan landasan etika dan moralitas berpotensi menjauh dari tujuan utamanya, yakni memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya kapasitas intelektual, rekam jejak pendidikan, kompetensi, serta integritas dalam melihat kualitas seorang pemimpin. Faktor-faktor tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pertimbangan publik dalam menilai kualitas kepemimpinan.

Baca Juga  Polres Tulang Bawang Barat Laksanakan Pengamanan Putusan Pengadilan Terkait Objek Tanah Hibah

Tidak dapat dimungkiri, dalam dinamika politik, kekuatan modal, jaringan kekuasaan, popularitas, dan dukungan kelompok tertentu kerap menjadi faktor yang diperhitungkan. Namun, semua itu semestinya tidak mengesampingkan kualitas gagasan, kemampuan kepemimpinan, serta tanggung jawab moral seorang calon pemimpin.

“Politik yang bermartabat tidak dibangun di atas intimidasi, manipulasi, maupun kekuatan bekingan. Politik harus tumbuh dari kejujuran, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab moral, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” demikian pandangan Sucipto.

Ia menegaskan, pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang politisi. Namun, pendidikan, kompetensi, dan integritas merupakan fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, Sucipto juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai identitas dan rekam jejak pendidikan seseorang, khususnya bagi mereka yang berada dalam ruang publik.

Baca Juga  Polidik (Polisi Peduli Pendidikan), Wakapolres Aceh Tengah Sampaikan 5 Hal Penting Ke Siswa di SMP 2 Takengon

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, ia menyampaikan bahwa rekam jejak pendidikan beserta ijazah yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurutnya, keterbukaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjadikan gelar akademik sebagai alat merendahkan atau menghakimi orang lain. Sebab, kehormatan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh gelar yang disandang, melainkan juga oleh ilmu pengetahuan, akhlak, integritas, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Transparansi identitas dan rekam jejak merupakan bagian dari tanggung jawab moral di ruang publik. Setiap orang yang tampil di hadapan masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan kejujuran,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya politik yang sehat, dewasa, dan bermartabat. Politik tidak seharusnya hanya berorientasi pada perebutan jabatan dan kekuasaan, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta melahirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Baca Juga  Lagi, Polres Aceh Tengah Tangkap Pengedar Sabu di Paya Tumpi, Sebulan 14 Pengedar dan Pemasok Dibekuk

Politik juga tidak boleh menghalalkan segala cara. Etika harus tetap menjadi pedoman, integritas menjadi pegangan, ilmu pengetahuan menjadi landasan berpikir, dan keadilan menjadi tujuan perjuangan.

Pada akhirnya, politik bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Jabatan bisa berganti, kekuasaan bisa berakhir, dan kedudukan tidak akan selamanya melekat pada seseorang. Namun, rekam jejak, integritas, serta jejak pengabdian kepada masyarakat akan menjadi bagian dari catatan sejarah.

Karena pada akhirnya, kekuasaan mungkin memberikan seseorang kedudukan, tetapi hanya pengabdian dan integritas yang dapat meninggalkan kehormatan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *