Poto: Ir.H.Armia Ketua DPC HKTI Bener Meriah
BENER MERIAH –Satupena.co.id: Pencopotan pamflet informasi harga beli kopi gelondong di Kabupaten Bener Meriah menuai perhatian dan kekecewaan dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Bener Meriah, Ir. H. Armia, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah.
Kekecewaan tersebut disampaikan Ir. H. Armia saat menghadiri kegiatan dialog interaktif di RRI Takengon, Jumat (13/11/2026), dengan tema “Optimalisasi Perkebunan Kopi dan Hortikultura, Peluang, Tantangan serta Kesejahteraan Petani Bener Meriah.”
Dalam kesempatan itu, Armia menyampaikan bahwa dirinya tidak sependapat dengan tindakan pelarangan maupun pencopotan pamflet yang memuat informasi harga beli kopi gelondong milik petani.
Menurutnya, tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang masyarakat mencantumkan informasi harga beli kopi, baik Rp24.000, Rp24.500, Rp25.000 maupun Rp26.000 per satuan yang digunakan dalam transaksi.
Ia menegaskan, persoalan yang semestinya menjadi perhatian dalam tata niaga kopi bukanlah pencantuman informasi harga, melainkan persoalan ketepatan takaran dan ukuran dalam proses transaksi antara petani dengan pembeli.
“Yang perlu ditertibkan adalah persoalan takaran. Dalam satu kaleng harus berisi 10 bambu sesuai ukuran yang telah ditentukan. Jangan sampai diisi 11 bambu atau lebih dengan menggunakan ukuran yang sama, karena hal tersebut dapat merugikan petani,” demikian penekanan Armia dalam menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, transparansi harga dan kejelasan takaran merupakan dua hal penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan perdagangan kopi yang adil. Petani berhak mengetahui informasi harga sekaligus mendapatkan kepastian bahwa hasil panen mereka ditimbang atau diukur sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai Ketua DPC HKTI Bener Meriah, Armia menegaskan bahwa keberadaan HKTI harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani, khususnya para petani kopi yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
HKTI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan kelembagaan, tetapi juga hadir sebagai wadah perjuangan dan penyambung aspirasi petani kepada pemerintah.
Karena itu, Armia mengajak para petani agar tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan kepada HKTI, baik menyangkut harga jual hasil panen, persoalan takaran, tata niaga kopi, maupun berbagai kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kesejahteraan petani.
Aspirasi tersebut selanjutnya dapat dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat perkebunan.
Menurutnya, komunikasi antara petani, HKTI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat agar persoalan yang terjadi di sektor perkebunan dapat diselesaikan melalui dialog dan langkah-langkah yang tepat.
Armia juga berharap polemik pencopotan pamflet harga kopi dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Penataan tata niaga kopi hendaknya diarahkan pada perlindungan petani, transparansi harga, kepastian takaran, serta terciptanya hubungan perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan.
“HKTI harus menjadi tempat petani menyampaikan aspirasi. Apa yang menjadi keluhan dan persoalan petani harus kita dengarkan, kita perjuangkan, dan kita sampaikan kepada pemerintah,” demikian semangat yang ingin dibangun melalui keberadaan HKTI di Kabupaten Bener Meriah.
