BENER MERIAH –Satupena.co.id: Polemik dugaan pencopotan pamflet informasi harga kopi di sejumlah lapak penampungan kopi di Kabupaten Bener Meriah terus menuai perhatian publik. Tindakan yang diduga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Perkumpulan Konvensional Greenbean Bener Meriah (PKG-BM) tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan dan alasan di balik penertiban informasi harga beli kopi milik petani.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah beredarnya surat pemberitahuan PKG-BM tertanggal 3 November 2026. Dalam surat tersebut, tercantum sejumlah hasil kesepakatan rapat bersama anggota organisasi, salah satunya mengenai penghapusan pamflet informasi harga beli kopi gelondong di masing-masing lapak.
Menanggapi hal tersebut, aktivis muda Bener Meriah, Heru Ramadhan, meminta Bupati dan DPRK Bener Meriah segera memanggil Kepala Satpol PP beserta pengurus PKG-BM untuk dimintai klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh.
Menurut Heru, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pemerintah daerah perlu memastikan siapa yang menginisiasi pencopotan pamflet, apa alasan yang mendasarinya, serta apakah tindakan tersebut dilakukan berdasarkan perintah dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani kopi, justru dibuat bertanya-tanya. Pemerintah harus memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Satpol PP dan PKG-BM perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” tegas Heru.
Ia juga mempertanyakan batas kewenangan Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah. Menurutnya, setiap tindakan penertiban harus memiliki dasar hukum, prosedur, dan kewenangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Heru menegaskan, tindakan aparat pemerintah tidak seharusnya hanya didasarkan pada kesepakatan internal organisasi atau permintaan pihak tertentu tanpa kejelasan landasan hukum.
“Jika benar terdapat tindakan pencopotan pamflet tanpa perintah, kewenangan, maupun dasar aturan yang jelas dari pemerintah daerah, tentu hal ini harus dievaluasi secara serius. Termasuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
Di sisi lain, Heru juga meminta PKG-BM menjelaskan secara terbuka latar belakang dan tujuan kesepakatan penghapusan pamflet harga kopi tersebut.
Menurutnya, kesepakatan internal organisasi harus dibedakan dari kebijakan pemerintah daerah. Sebuah keputusan organisasi tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai aturan yang mengikat masyarakat luas, kecuali memiliki landasan hukum dan kewenangan yang sesuai.
Ia menilai, informasi mengenai harga kopi merupakan hal penting bagi petani, mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Bener Meriah.
Keterbukaan informasi harga dapat membantu petani mengetahui perkembangan nilai jual hasil perkebunan, membandingkan harga antarlapak, serta mempertimbangkan keputusan dalam menjual hasil panen mereka.
“Jangan sampai penyampaian informasi harga kopi justru menjadi persoalan. Petani membutuhkan keterbukaan informasi, bukan kebingungan. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, jelaskan aturan dan dasar hukumnya. Namun, jika tidak ada dasar hukum yang jelas, jangan sampai ada tindakan yang membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” tegas Heru.
Oleh karena itu, ia mendesak Bupati dan DPRK Bener Meriah mengambil langkah konkret dengan memanggil Satpol PP dan pengurus PKG-BM guna meminta penjelasan mengenai kronologi, dasar tindakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pencopotan pamflet tersebut.
Heru juga meminta agar pemerintah daerah memastikan tidak ada tindakan penertiban yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan selembar pamflet di lapak kopi. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan dengan transparansi perdagangan, kepastian kewenangan pemerintah, serta kepentingan petani dalam memperoleh informasi harga komoditas secara terbuka.
“Jangan biarkan keresahan petani kopi terus berlarut-larut. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan memastikan seluruh pihak bertindak sesuai aturan,” pungkas Heru.
Heru Ramadhan
Aktivis Muda Bener Meriah
