ACEHBerita

RSUD Cut Mutia Bantah Calo Kamar, Warganet Membuka Cerita: Pasien Harus Punya Orang Dalam?

79
×

RSUD Cut Mutia Bantah Calo Kamar, Warganet Membuka Cerita: Pasien Harus Punya Orang Dalam?

Sebarkan artikel ini

Lhokseumawe – Sebuah bantahan tak selalu mengakhiri polemik. Di RSUD Cut Meutia milik pemerintah Aceh Utara, persoalan dugaan percaloan kamar rawat inap justru memasuki babak baru.

‎Ketika manajemen rumah sakit menyatakan tak ada praktik jual-beli akses kamar, sejumlah warganet di media sosial malah bermunculan membawa cerita yang mereka sebut sebagai pengalaman pribadi.

‎Polemik itu bermula dari pemberitaan mengenai dugaan praktik percaloan kamar rawat inap di RSUD Cut Meutia. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan oknum yang menawarkan kemudahan memperoleh tempat tidur dengan imbalan uang di luar ketentuan resmi.

‎Namun, manajemen rumah sakit memiliki penjelasan berbeda.

‎Melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, pada Minggu, 15 November 2026, redaksi menerima rilis klarifikasi dari manajemen RSUD Cut Meutia. Dalam keterangan tersebut, rumah sakit membantah adanya praktik percaloan dan menegaskan tidak membenarkan pungutan di luar ketentuan.

‎Penegasan itu disampaikan Direktur RSUD Cut Meutia, Abdurrahman, SKM., M.Si., melalui Kepala Bagian Humas, Dr. Harry Laksamana, M.AP.

‎” Setahu kami tidak ada. Dulu ada oknum satpam yang mencoba bermain, langsung dipanggil Pak KA.TU, dikasih hukuman dirumahkan sampai dikeluarkan. Itu mungkin sekitar enam bulan yang lalu,” ujar Harry. sebagaimana dikutip dalam keterangan tersebut.

‎Manajemen juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan resmi rumah sakit. Jika ditemukan tenaga yang melakukan pungutan, pihak manajemen menyatakan akan menindak sesuai prosedur.

‎Rumah sakit menjelaskan, apabila pasien membutuhkan rawat inap sementara tempat tidur penuh, pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain yang masih memiliki kapasitas.

‎Penempatan pasien dilakukan melalui sistem antrean, dengan pengecualian bagi pasien gawat darurat berdasarkan diagnosis dan kondisi medis.

Baca Juga  ‎Dituding Terima Suap Kongres PWI, Nasir Nurdin Tantang Pembuktian dan Siapkan Jalur Hukum

‎Masyarakat juga diimbau tidak mempercayai pihak yang mengatasnamakan rumah sakit untuk meminta uang dengan dalih mempercepat pelayanan.

‎” Pelayanan kami terbuka. Kalau ada yang menemukan oknum yang meminta uang, silakan laporkan langsung. Pasti kami tindak,” kata Harry.

‎Bantahan Manajemen, Pengakuan Warganet Bermunculan

‎Di ruang lain, tepatnya kolom komentar akun TikTok Tribunpase.id, percakapan mengenai dugaan percaloan kamar belum mereda.

‎Sejumlah warganet menyampaikan pengakuan yang beragam. Ada yang mengaku pernah kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, ada pula yang mempertanyakan perbedaan informasi ketersediaan tempat tidur dengan kondisi yang mereka lihat ketika berada di rumah sakit.

‎Salah satu warganet menceritakan pengalaman keluarganya ketika membawa sang ibu untuk mendapatkan perawatan. Ia mengaku harus menunggu sejak pukul 17.00 hingga sekitar pukul 02.00 dini hari sebelum memperoleh kamar.

‎Dalam komentarnya, ia juga menduga adanya peran orang dalam untuk mempercepat proses mendapatkan ruang perawatan.

‎Ia mengaku pengalaman serupa kembali terjadi ketika ayahnya membutuhkan perawatan. Menurut kesaksiannya, keluarga kembali harus menunggu hingga sekitar pukul 03.00 dini hari.

‎” Kasihan pasien-pasien yang tidak punya akses ke orang dalam,” tulisnya dalam kolom komentar.

‎Warganet tersebut juga mempertanyakan keberadaan sejumlah tempat tidur yang menurut pengamatannya terlihat kosong ketika akhirnya masuk ke ruang perawatan. Ia turut mengeluhkan pelayanan petugas di instalasi gawat darurat yang dinilainya kurang ramah.

‎Kesaksian lain datang dari seorang warganet yang menyebut warga di lingkungannya harus membayar Rp50 ribu sebelum mendapatkan tempat tidur. Pengakuan ini belum disertai bukti transaksi maupun identitas pihak yang diduga menerima uang.

Baca Juga  Grand Final Turnamen Voli HUT ke-81 PGRI di Kabupaten Malang Berlangsung Meriah

‎Ada pula warganet yang menuliskan bahwa keberadaan orang dalam membuat urusan lebih mudah diselesaikan.

‎Ketersediaan Kamar Dipertanyakan

‎Persoalan lain yang mencuat adalah perbedaan informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap.

‎Seorang warganet mengaku pernah memeriksa ketersediaan tempat tidur melalui aplikasi Mobile JKN. Menurut pengakuannya, aplikasi menunjukkan kamar kelas I tersedia. Namun, ketika ditanyakan kepada petugas di rumah sakit, ia justru mendapat informasi bahwa kamar kosong tidak tersedia.

‎Ia juga mengeluhkan pengalaman ketika menggunakan BPJS Kesehatan kelas I, tetapi mengaku harus menjalani perawatan di kamar kelas III.

‎Warganet lain bahkan mengunggah foto yang diklaim diambil ketika dirinya menjalani perawatan pada 22 April 2025. Ia mengaku memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan hak perawatan kelas II.

‎Namun, menurut pengakuannya, kamar kelas II disebut kosong. Ia baru mendapatkan kamar setelah melalui bantuan seseorang yang disebutnya sebagai calo. Ia juga menyebut satu kamar ditempati enam pasien.

‎Pengakuan tersebut merupakan pengalaman pribadi yang disampaikan melalui media sosial. Redaksi belum memperoleh dokumen pendukung yang cukup untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa, termasuk identitas pihak yang disebut sebagai calo dan mekanisme penempatan kamar saat itu.

‎Komentar lain menyebut pasien dapat menunggu hingga tiga hari di IGD apabila tidak memiliki akses kepada orang dalam. Sebagian warganet bahkan mengaku pernah mengalami pungutan liar di rumah sakit tersebut.

‎Beragam komentar itu memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan dan akses kamar rawat inap masih menjadi bahan keluhan sebagian pengguna media sosial. Namun, kesaksian warganet tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik percaloan yang berlangsung secara sistematis di lingkungan rumah sakit.

Baca Juga  Rakerda KAI Jatim 2026 Bahas RUU Advokat dan Putusan MK, Dorong Reformasi Profesi yang Berintegritas

‎‎Ada Jarak antara Pernyataan dan Pengalaman Pasien

‎Di sinilah persoalan menjadi penting untuk ditelusuri lebih jauh.

‎Manajemen menyatakan sistem antrean berlaku bagi pasien yang membutuhkan kamar rawat inap. Pasien dalam kondisi darurat diprioritaskan berdasarkan pertimbangan medis.

‎Sementara itu, sejumlah warganet mempertanyakan mengapa mereka harus menunggu berjam-jam, bahkan mengaku melihat tempat tidur kosong ketika akhirnya memperoleh kamar.

‎Apakah tempat tidur yang terlihat kosong memang sudah siap digunakan? Apakah masih ada proses pembersihan, pergantian pasien, atau pertimbangan medis tertentu? Bagaimana mekanisme antrean diterapkan dan apakah informasi ketersediaan kamar di aplikasi telah diperbarui secara akurat?

‎Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penjelasan terbuka dari manajemen rumah sakit.

‎Jika memang tidak ada praktik percaloan, transparansi sistem penerimaan pasien, data ketersediaan tempat tidur, dan mekanisme pengaduan menjadi penting untuk menjawab keraguan masyarakat.

‎Rumah sakit tentu berhak membantah tudingan yang dianggap tidak benar. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan atas pengalaman pelayanan yang mereka ceritakan.

‎Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan pernyataan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Ia juga membutuhkan pembuktian melalui pelayanan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

‎Pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan semata-mata siapa yang benar dalam polemik ini. Yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa pasien memperoleh tempat perawatan berdasarkan kebutuhan medis dan prosedur yang berlaku, bukan karena kedekatan, akses orang dalam, ataupun pembayaran di luar ketentuan.

‎Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi manajemen RSUD Cut Meutia, Dinas Kesehatan Aceh Utara, maupun pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *