Oleh SUCIPTO, SH
Sekretaris DPC HKTI Kab. Bener Meriah
Bener Meriah –Satupena.co.id: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan berskala nasional yang bergerak di bidang pertanian. Organisasi ini didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta sebagai wadah untuk menghimpun, menyatukan, memperjuangkan, serta menyalurkan aspirasi para petani dan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian di seluruh Indonesia.
Lahirnya HKTI merupakan hasil penyatuan atau fusi 14 organisasi massa tani yang sebelumnya berdiri secara terpisah. Penyatuan tersebut dilandasi semangat persatuan dan keinginan untuk membangun satu organisasi nasional yang memiliki kekuatan lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani, serta mendorong kemajuan sektor pertanian dan pembangunan pedesaan.
HKTI dibentuk atas dasar kesamaan profesi, aktivitas, dan fungsi di bidang pertanian. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan persaudaraan antarpelaku pertanian, tetapi juga diarahkan sebagai organisasi yang profesional, mandiri, dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tani.
Sejarah Berdirinya HKTI
Sejarah pembentukan HKTI tidak terlepas dari kondisi organisasi tani di Indonesia sebelum 1973. Pada masa itu, terdapat berbagai organisasi yang menghimpun petani berdasarkan latar belakang, pandangan, serta lingkungan organisasinya masing-masing.
Keberadaan berbagai organisasi tersebut kemudian mendorong lahirnya gagasan untuk menyatukan kekuatan masyarakat tani dalam satu wadah nasional. Melalui proses penyatuan 14 organisasi massa tani, HKTI resmi berdiri pada 27 April 1973 di Jakarta.
Pembentukan HKTI menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi pertanian Indonesia. Dengan adanya satu wadah bersama, aspirasi dan perjuangan petani diharapkan dapat disampaikan secara lebih terarah, terorganisasi, serta memiliki posisi yang lebih kuat dalam mendorong kebijakan pembangunan pertanian nasional.
Sejak saat itu, HKTI berkembang menjadi salah satu organisasi yang menghimpun berbagai unsur masyarakat pertanian, mulai dari petani, kelompok tani, hingga pelaku usaha dan berbagai elemen pendukung sektor pertanian.
Tujuan Pembentukan HKTI
Secara umum, tujuan utama pembentukan HKTI adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan.
Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:
1. Meningkatkan kesejahteraan petani, baik dari sisi pendapatan, taraf hidup, maupun kualitas kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Meningkatkan harkat dan martabat petani sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat tani melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Memperjuangkan kepentingan petani dalam memperoleh akses terhadap lahan, pupuk, permodalan, teknologi, sarana produksi, serta pemasaran hasil pertanian.
5. Mendukung pembangunan pertanian nasional agar lebih maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing.
6. Memperkuat pembangunan pedesaan melalui pengembangan potensi ekonomi masyarakat berbasis pertanian.
Dengan tujuan tersebut, HKTI diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan masyarakat dalam mendorong terwujudnya sistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Fungsi dan Peran Strategis HKTI
Sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat tani, HKTI memiliki sejumlah fungsi dan peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta pembangunan pertanian nasional.
Beberapa fungsi dan peran tersebut meliputi:
1. Wadah pemersatu insan tani Indonesia, yaitu menghimpun petani dan berbagai elemen masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dalam satu organisasi nasional.
2. Penyalur aspirasi petani, yakni menampung dan menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta harapan masyarakat tani kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan.
3. Penggerak perjuangan masyarakat tani, yaitu mendorong perjuangan untuk melindungi hak dan kepentingan petani.
4. Mitra strategis pemerintah, yakni berkontribusi memberikan masukan, gagasan, serta rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan pertanian.
5. Sarana pemberdayaan petani, melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
6. Pendorong pengembangan agribisnis, dengan memperkuat produktivitas, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.
7. Penguat ketahanan pangan nasional, melalui dukungan terhadap peningkatan produksi dan kemandirian pangan.
Dengan fungsi tersebut, HKTI diharapkan tidak hanya hadir sebagai organisasi formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan petani.
14 Organisasi yang Menjadi Cikal Bakal Berdirinya HKTI
Berdirinya HKTI pada 1973 merupakan hasil penyatuan 14 organisasi massa tani yang sebelumnya memiliki latar belakang dan karakteristik berbeda.
Nama-nama organisasi yang tercantum dalam naskah sejarah pembentukan HKTI antara lain:
1. Warga Tani Kosgoro.
2. Tani MKGR.
3. Pertanu (Persatuan Tani Nahdlatul Ulama).
4. Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia).
5. Perta (Persatuan Tani).
6. Karya Tani Pancasila.
7. Petisi (Persatuan Tani Islam Indonesia).
8. Ikatan Petani Pancasila (IPP).
9. Gerakan Tani Indonesia (GTI).
10. Rukun Tani Indonesia (RTI).
11. Tani SOKSI.
12. Gerakan Tani Muslimin Indonesia (Gertami).
13. Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi).
14. Persatuan Tani Kristen Indonesia (Pertakin).
Penyatuan ke-14 organisasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan masyarakat tani Indonesia. Berbagai latar belakang organisasi yang berbeda dipersatukan dalam satu wadah dengan tujuan memperkuat persatuan dan memperjuangkan kepentingan sektor pertanian.
Catatan: Penulisan nama dan kepanjangan organisasi di atas perlu dicocokkan kembali dengan dokumen sejarah atau arsip resmi HKTI sebelum dipublikasikan sebagai daftar definitif.
Perjalanan Kepemimpinan HKTI
Dalam perjalanan organisasinya, HKTI telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Sejumlah tokoh nasional pernah memimpin organisasi ini dan memberikan warna tersendiri dalam dinamika perjuangan masyarakat tani.
Salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HKTI adalah Prabowo Subianto, yang memimpin organisasi tersebut pada periode 2004–2015.
Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., untuk periode 2015–2025.
Berikutnya, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., tercatat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI untuk periode 2025–2030.
Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam melanjutkan konsolidasi, memperkuat kelembagaan, serta menjalankan program perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Tantangan HKTI dalam Membangun Pertanian Indonesia
Di tengah perkembangan zaman, sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan kesejahteraan petani, keterbatasan akses terhadap pupuk, mahalnya biaya produksi, permodalan, penguasaan teknologi, hingga ketidakstabilan harga dan pemasaran hasil panen masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian bersama.
Selain itu, perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, serta persaingan produk pertanian juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan HKTI memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi antara petani, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
HKTI diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani, mendorong modernisasi pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.
HKTI dan Masa Depan Pertanian Nasional
Masa depan pertanian Indonesia membutuhkan organisasi yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu bekerja secara nyata di tengah masyarakat.
HKTI diharapkan terus memperkuat perannya sebagai wadah perjuangan petani, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta perjuangan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tani, HKTI memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Pada akhirnya, keberadaan HKTI bukan sekadar sebagai wadah organisasi, melainkan bagian dari perjalanan panjang perjuangan masyarakat tani Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.
HKTI diharapkan terus menjadi rumah besar bagi petani Indonesia, sekaligus salah satu kekuatan dalam membangun pertanian dan memperkuat ketahanan pangan bangsa.
