Madiun,-Satupena.co.id: Pembangunan kantor desa baru di Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2023 sebesar Rp300 juta, hingga kini belum menunjukkan kelanjutan. Bangunan yang telah dikerjakan masih berupa pondasi.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Kecamatan Dagangan pada Kamis (22/10/2026) pukul 10.00 WIB. Namun, forum tersebut berujung deadlock lantaran Kepala Desa Mruwak tidak hadir untuk memberikan klarifikasi.
Audiensi ini menindaklanjuti surat yang diajukan Ormas Squad Nusantara DPC Madiun Raya terkait kejelasan pembangunan kantor desa tersebut, termasuk kelanjutan pekerjaan dan persoalan administrasi yang menyertainya.
Pertemuan dimediasi oleh Sekretaris Camat Dagangan dan dihadiri perwakilan Pemerintah Desa Mruwak, yakni Sekretaris Desa beserta sejumlah perangkat desa, anggota Squad Nusantara DPC Madiun Raya, serta jajaran Polres Madiun.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Desa Mruwak, Heri, menyampaikan bahwa kepala desa tidak dapat hadir karena ada acara mendadak. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya maupun perangkat desa lainnya tidak dapat memberikan keterangan karena persoalan tersebut akan dijawab secara resmi oleh kepala desa.
Ketua Squad Nusantara DPC Madiun Raya, Isnandar Hariadi, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Desa Mruwak. Menurutnya, audiensi seharusnya menjadi ruang koordinasi untuk memperoleh kejelasan mengenai pembangunan kantor desa yang hingga kini belum berlanjut.
“Seharusnya acara ini bisa menjadi sarana koordinasi untuk memperjelas pembangunan kantor desa tersebut, agar tidak menjadi isu liar yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, kepala desa justru tidak hadir dalam audiensi ini. Dengan demikian, audiensi kita minta deadlock,” ujarnya.
Isnandar menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi resmi dari Kepala Desa Mruwak. Sebagai tindak lanjut, Squad Nusantara DPC Madiun Raya berencana mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Madiun dan instansi terkait, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat Kabupaten Madiun.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi pembangunan, target penyelesaian pekerjaan, serta status administrasi lahan yang menjadi lokasi pembangunan. ( Adi W )
