MANADO – Satupena.co.id: Garda Timur Indonesia (GTI) resmi melaporkan dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang terjadi di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.
Langkah hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk keseriusan GTI dalam menyikapi peristiwa yang dinilai berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap masyarakat, serta penghormatan terhadap hak konstitusional dalam kehidupan demokrasi.
GTI menjelaskan, kehadiran mereka di Kantor BPJN Sulut bukan tanpa alasan. Kedatangan tersebut dilakukan atas undangan resmi pihak BPJN Sulut untuk membahas rencana penyampaian aspirasi masyarakat terkait kondisi kerusakan jalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.
Namun, dalam rangkaian pertemuan tersebut, GTI mengaku mengalami dugaan tindakan intimidasi, ancaman, serta perilaku tidak pantas dari oknum yang diduga melakukan tindakan provokatif terhadap pihak pelapor.
GTI menilai dugaan tindakan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian dari hak masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak seharusnya dihadapkan pada tindakan intimidasi maupun ancaman.
Atas kejadian itu, GTI menegaskan tidak akan melakukan tindakan balasan ataupun mengambil langkah yang berpotensi memicu konflik di lapangan. Organisasi tersebut memilih menempuh jalur hukum dan menyerahkan penanganan persoalan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
GTI Desak Polda Sulut Lakukan Penyelidikan
Melalui laporan yang telah disampaikan, GTI meminta Polda Sulawesi Utara menindaklanjuti dugaan intimidasi dan ancaman tersebut secara profesional, objektif, transparan, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
GTI juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat kepolisian, di antaranya:
- Segera menindaklanjuti laporan resmi terkait dugaan intimidasi dan ancaman yang dialami pihak GTI.
- Melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun provokasi.
- Memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) serta meminta keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian untuk mengungkap fakta secara objektif.
- Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun organisasi yang menjalankan hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat.
- Memberikan arahan dan petunjuk hukum terkait langkah selanjutnya agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Utara.
Selain mendesak kepolisian, GTI juga meminta pihak BPJN Sulut memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut.
Menurut GTI, institusi pemerintah seharusnya menjadi ruang dialog yang terbuka, aman, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Terlebih, aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kondisi infrastruktur jalan nasional.
GTI menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat bukanlah ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kontrol sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tegaskan Tidak Ingin Konflik, Pilih Tempuh Jalur Hukum
GTI menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan terjadinya konflik maupun benturan dengan pihak mana pun. Namun, organisasi tersebut menyatakan tidak akan membiarkan dugaan tindakan intimidasi yang dialami berlalu tanpa proses hukum.
“Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Polda Sulawesi Utara. Kami berharap aparat penegak hukum bertindak berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena tekanan ataupun kepentingan pihak tertentu,” demikian sikap GTI dalam pernyataan resminya.
GTI juga menegaskan bahwa kehormatan lembaga, kebebasan berpendapat, serta hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak.
Bagi GTI, penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum merupakan langkah yang dipilih untuk mencegah terjadinya gesekan sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai aturan.
“Demokrasi harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam oleh intimidasi. Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat takut menyampaikan aspirasinya.”
GTI berharap Polda Sulawesi Utara dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius sehingga persoalan ini memperoleh kejelasan hukum dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Garda Timur Indonesia (GTI)
Berintegritas, Profesional, dan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat.
