Aceh Utara – Di rumah sakit, waktu kerap menjadi perkara hidup dan mati. Keluarga pasien datang membawa kecemasan, berharap pintu pelayanan terbuka tanpa hambatan. Namun, di tengah harapan itu, muncul kabar yang justru mengusik rasa keadilan: dugaan praktik percaloan kamar perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (15/11/2026).
Isu tersebut menyeret perhatian publik. Sebab, jika dugaan itu benar, pelayanan kesehatan yang semestinya berdiri di atas kebutuhan medis justru berisiko tersandera oleh transaksi di luar ketentuan resmi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat dugaan oknum yang menawarkan kemudahan memperoleh kamar perawatan dengan imbalan sejumlah uang.
Modusnya diduga berlangsung ketika keluarga pasien kesulitan mendapatkan ruang rawat inap karena pihak rumah sakit menyatakan kapasitas kamar telah penuh.
Di tengah kebingungan keluarga yang sedang mencari tempat perawatan bagi orang terkasih, tawaran semacam itu tentu bukan perkara sepele.
Kamar Penuh, Uang Diduga Membuka Jalan
Keluhan mengenai keterbatasan kamar disebut menjadi salah satu pintu munculnya dugaan praktik tersebut. Ketika keluarga pasien mendapat informasi bahwa ruang perawatan tidak tersedia, muncul pengakuan mengenai adanya tawaran uang pelicin agar kamar bisa segera diperoleh.
” Pasien membludak dan selalu dibilang kamar tidak ada yang kosong. Namun, ada pengakuan dari keluarga pasien bahwa jika ada uang pelicin berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, kamar bisa langsung tersedia,” ujar seorang sumber dari keluarga pasien yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengakuan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Belum diketahui siapa pihak yang diduga menawarkan kemudahan itu, bagaimana mekanismenya, serta apakah praktik tersebut melibatkan petugas internal rumah sakit.
Namun, informasi ini layak mendapat perhatian serius. Sebab, kamar perawatan bukan barang dagangan. Ketersediaannya semestinya ditentukan berdasarkan kondisi medis, kebutuhan pasien, serta prosedur pelayanan yang berlaku, bukan kemampuan seseorang membayar imbalan di luar ketentuan.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pungutan liar. Ada persoalan lebih mendasar: kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Keluhan Pelayanan Ikut Mencuat
Sorotan terhadap RSUD Cut Meutia tidak berhenti pada dugaan percaloan kamar.
Sejumlah keluhan mengenai pelayanan terhadap pasien rawat inap juga menjadi perhatian. Masyarakat menilai masih terdapat persoalan dalam perlakuan dan kualitas pelayanan yang mereka terima.
Dugaan adanya pelayanan diskriminatif dan perlakuan yang dinilai kurang manusiawi menjadi bagian dari keluhan tersebut.
Di rumah sakit, pasien semestinya diperlakukan dengan martabat yang sama. Mereka datang bukan untuk meminta keistimewaan, melainkan memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak.
Karena itu, setiap keluhan masyarakat perlu diperiksa secara objektif. Manajemen rumah sakit perlu membuka ruang pengaduan yang dapat diakses, sekaligus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan.
Direktur Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya menghubungi Direktur RSUD Cut Meutia, Abdurrahman, SKM., M.Si., guna meminta klarifikasi mengenai dugaan praktik percaloan kamar dan keluhan pelayanan tersebut.
Pesan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp telah dikirimkan sejak beberapa hari lalu. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari yang bersangkutan.
Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas dugaan yang beredar. Klarifikasi pihak rumah sakit tetap diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang hanya berdasarkan pengakuan sepihak.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Direktur RSUD Cut Meutia maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, hak jawab, dan sanggahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan UUD Pers.
Pengawasan Publik Menunggu Jawaban
Dugaan ini semestinya menjadi pintu masuk bagi evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengelolaan kamar rawat inap di RSUD Cut Meutia.
Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dan Dinas Kesehatan perlu mencermati laporan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan yang transparan diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat penyimpangan, siapa pihak yang bertanggung jawab jika pelanggaran ditemukan, serta bagaimana mekanisme pelayanan selama ini dijalankan.
Masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa pelayanan akan semakin baik. Mereka membutuhkan sistem yang dapat memastikan setiap pasien memperoleh haknya tanpa harus berhadapan dengan praktik yang tidak semestinya.
Isu ini kini menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan internal RSUD Cut Meutia dalam membenahi layanan kesehatan publik di Aceh Utara.
Masyarakat berharap pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan Dinas Kesehatan, segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan plat merah milik pemerintah tersebut.
