Berita

Menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 Jondris Pakpahan Anggota DPRD Siak Fraksi Golkar

133
×

Menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 Jondris Pakpahan Anggota DPRD Siak Fraksi Golkar

Sebarkan artikel ini

Siak – Anggota DPRD Kabupaten Siak Fraksi Golkar Jondris Pakpahan ,SH dari Dapil IV menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 di daerah Pemilihannya, Sabtu (21/11/2026)

Permintaan tersebut disampaikan politisi dari Partai Golkar itu saat menjemput aspirasi masyarakat pada kegiatan Reses Masa Sidang 1 Tahun Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan tiga persoalan utama yang sudah lama dikeluhkan namun belum ada solusi nyata.

RSUD Kecamatan Kandis Belum Berfungsi, Padahal Bangunan Sudah 10 Tahun

Warga mempertanyakan keberadaan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Kandis yang hingga kini belum beroperasi. Padahal, bangunan tersebut sudah berdiri lebih dari 10 tahun.

Masyarakat menilai, kehadiran RSUD sangat mendesak untuk pelayanan kesehatan warga Kandis dan sekitarnya, agar tidak harus jauh berobat ke luar kecamatan.kandis

Baca Juga  Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut Apresiasi Dialog dengan Polda, Dorong Solusi Berkeadilan bagi Warga Lingkar Tambang

“Pasar Pemda Kandis Kota Sudah Selesai Tapi Belum Bisa Dipakai Pedagang Keluhan kedua datang dari pedagang dan masyarakat Kandis Kota, Bangunan Pasar Pemda Kandis Kota secara fisik sudah selesai dibangun,dari uang rakyat pajak rakyat namun hingga kini belum bisa digunakan oleh pedagang.

Warga berharap pasar tersebut segera difungsikan agar roda perekonomian masyarakat bergerak dan pedagang memiliki tempat berjualan yang layak.

Penerangan Pelayanan Masih Kurang Maksimal

Warga juga menyoroti penerangan yang dinilai masih kurang maksimal dalam pelayanan, khususnya di fasilitas umum dan kurangnya akses seperti tiang PLN jaringan daya travo rendah. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas warga dan kenyamanan penguna arus PLN

“Kami tampung semua aspirasi ini. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan, agar bangunan yang sudah ada bisa segera berfungsi untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jondris Pakpahan.

Baca Juga  Banjir Bandang Terjang Desa Lae Bangun Aceh Singkil, Air Surut Usai Magrib

Warga berharap, hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti agar RSUD, pasar PEMDA dan PLN penerangan pelayanan di Kandis segera ditingkatkan

Kegiatan reses berlangsung Dalam pertemuan itu, banyak warga menyampaikan keluhan terkait kondisi kesinambungan kehidupan yg semakin sulit di tengah perekonomian rakyat kecil yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut Jondris Pakpahan, kondisi keuangan daerah yang semakin ketat justru menuntut kepala daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Layanan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap menjadi prioritas utama.

“Dana dari pusat menurun, itu fakta. Tapi kewajiban tidak berubah. Layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pangan harus tetap diprioritaskan, karena itu yang paling dibutuhkan rakyat,” tegas Jondris Pakpahan.

Baca Juga  Jangkau Calon Prajurit Hingga ke Rumah Warga, Koramil 08/Lhoksukon Gencarkan Sosialisasi Penerimaan TNI AD 2027

Ia menjelaskan, di bidang kesehatan, masyarakat membutuhkan fasilitas yang benar-benar berfungsi, pelayanan yang mudah dijangkau, dan tenaga kesehatan yang propesional peralatan yg memadai.. Tidak boleh ada bangunan rumah sakit yang sudah berdiri bertahun-tahun tetapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat.

Di bidang pendidikan, Jondris Pakpahan menekankan pentingnya sarana sekolah yang layak, guru yang cukup, dan akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok kecamatan.

Sementara di bidang pangan, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, serta memperhatikan nasib pedagang dan pelaku usaha kecil di pasar-pasar rakyat.

Warga yang hadir dalam reses tersebut menyambut baik pernyataan tersebut. Mereka berharap pemerintah Pusat dan daerah benar-benar fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada program seremonial yang tidak menyentuh langsung kehidupan rakyat.”tutupnya.

(Red/Ade Saputra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *