Manado,- Satupena.co.id: Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulawesi Utara mengapresiasi dibukanya ruang dialog oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara di tengah aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung hari ini. Dialog tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pertambangan sekaligus mendorong lahirnya solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
Dalam pertemuan tersebut, Polda Sulawesi Utara menghadirkan sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Intelkam, Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam).
Pertemuan itu membahas berbagai persoalan pertambangan di Sulawesi Utara, termasuk aspirasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan.
Bagi Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, kesempatan berdialog secara langsung dengan jajaran kepolisian merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Aliansi berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah penyelesaian yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.
“ISI PERUT LEBIH PENTING DARI KEBIJAKAN”
Tema yang diusung Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, yakni “Isi Perut Lebih Penting dari Kebijakan”, menjadi pesan sosial yang menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pertambangan.
Menurut aliansi, persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Di balik persoalan tersebut, terdapat kehidupan ribuan masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi masyarakat lingkar tambang, keberlangsungan mata pencaharian berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
Karena itu, aliansi mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan turut mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
Aliansi menegaskan bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, upaya penyelesaian persoalan pertambangan juga perlu disertai pendekatan yang memperhatikan dampak sosial, perlindungan mata pencaharian, dan peluang ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
GARDA TIMUR INDONESIA DAN DPC APRI DORONG LANGKAH KONKRET
Perwakilan Garda Timur Indonesia (GTI) bersama Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Hendra Ambarang, turut menyampaikan harapan agar dialog yang telah dibuka bersama Polda Sulut tidak berhenti sebatas pertemuan.
Mereka mendorong agar aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui pembahasan dan koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga persoalan pertambangan di Sulawesi Utara dapat menemukan titik terang.
Menurut aliansi, masyarakat lingkar tambang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut keberlangsungan mata pencaharian, kepastian hukum, dan kesempatan untuk menjalankan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aliansi juga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan di sektor pertambangan, serta perwakilan masyarakat dapat membangun komunikasi yang berkesinambungan.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Aliansi menilai bahwa penyelesaian yang baik harus mampu menjembatani kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
DIALOG JADI LANGKAH AWAL MENUJU SOLUSI BERKEADILAN
Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut kembali menyampaikan apresiasi atas kesempatan dialog yang diberikan jajaran Polda Sulawesi Utara. Ruang komunikasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertambangan.
Aliansi berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan terukur, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Bagi aliansi, perjuangan masyarakat bukanlah upaya mempertentangkan kepentingan rakyat dengan penegakan hukum. Sebaliknya, perjuangan tersebut bertujuan mendorong agar penegakan hukum dan perlindungan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
Kepastian hukum tetap diperlukan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, dampak kebijakan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut juga harus menjadi perhatian.
Aliansi berharap solusi yang dirumuskan nantinya dapat memberikan kepastian, membuka peluang ekonomi yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta menjamin bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Harapan kami, ada solusi terbaik bagi masyarakat lingkar tambang. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ingin ada jalan keluar yang memberikan kepastian, keadilan, dan harapan bagi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan aliansi.
Melalui dialog tersebut, Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut berharap terbuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
Aliansi menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pembahasan masa depan pertambangan di Sulawesi Utara.
Hukum harus ditegakkan, aspirasi masyarakat harus didengar, dan solusi yang berkeadilan harus terus diperjuangkan.
ALIANSI PEDULI MASYARAKAT TAMBANG SULUT
Garda Timur Indonesia (GTI) – DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI)
