BeritaSUMATRA UTARA

Dua Hari Tanpa Respons, Kepala Desa Sittong Marnipi Disorot: Pelayanan kepada Masyarakat Dipertanyakan

91
×

Dua Hari Tanpa Respons, Kepala Desa Sittong Marnipi Disorot: Pelayanan kepada Masyarakat Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

Dua Hari Tanpa Respons, Kepala Desa Sittong Marnipi Disorot: Pelayanan kepada Masyarakat Dipertanyakan

 

TOBA //Satupena co.id.Sikap Kepala Desa Sittong Marnipi, BH Hutapea, menjadi sorotan setelah selama dua hari berturut-turut belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media terkait kepentingan informasi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa.

 

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, awak media telah berupaya menghubungi Kepala Desa melalui sambungan telepon seluler maupun pesan WhatsApp. Namun, hingga memasuki hari kedua, belum diperoleh jawaban ataupun tanggapan dari yang bersangkutan.

 

Tidak berhenti di situ, awak media juga berupaya melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat, serta mendatangi kantor kepala desa untuk memperoleh keterangan dan memastikan informasi secara langsung.kamis(19 November 2026)

Baca Juga  Wujudkan Kearsipan Modern, DISKOMDIGPUS Gelar Sosialisasi

 

Namun, dalam upaya tersebut, awak media belum mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Desa yang bersangkutan.

 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan informasi, terlebih ketika masyarakat maupun pihak lain membutuhkan penjelasan terkait persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

 

Jabatan Kepala Desa Bukan Sekadar Formalitas

 

Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi, keterbukaan, dan respons terhadap persoalan warga merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa.

Baca Juga  Bunda PAUD Taput Studi Tiru ke TK Bharlind School Medan, Dorong Pemerataan dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

Sementara itu, prinsip keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Awak media menilai, tidak adanya respons selama dua hari patut menjadi perhatian, khususnya apabila menyangkut permintaan klarifikasi atas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Menunggu Penjelasan Kepala Desa dan Pihak Terkait

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang kepada Kepala Desa Sittong Marnipi, BH Hutapea, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas belum adanya respons terhadap upaya konfirmasi tersebut.

Baca Juga  Aceh Singkil Raih Dua Penghargaan Terbaik pada HKN ke-62 Tingkat Provinsi Aceh

 

Pihak Kecamatan maupun Dinas PMD juga diharapkan dapat memberikan perhatian dan melakukan pembinaan sesuai kewenangannya agar komunikasi serta pelayanan pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya.

 

Sebab, pelayanan publik bukanlah bentuk kemurahan hati seorang pejabat, melainkan bagian dari tanggung jawab jabatan yang harus dijalankan.

 

Media akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

 

(M Siboro C.ILJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *