Dua Hari Tak Merespons Konfirmasi, Bupati Toba Diminta Evaluasi Kades Sittong Marnipi
TOBA //Satupena co.id.. Sikap Kepala Desa Sittong Marnipi, BH Hutapea menjadi sorotan setelah upaya konfirmasi yang dilakukan tim media selama dua hari berturut-turut belum mendapatkan respons.Kamis(19 November 2026)
Tim media telah berupaya menghubungi Kepala Desa melalui sambungan telepon seluler maupun pesan WhatsApp. Namun, hingga hari kedua, belum ada jawaban ataupun penjelasan dari yang bersangkutan.
Hari pertama Rabu 18 November 2026) Sudah Berjanji Dengan Ibu Camat lagu boti Besok Bertemu Di kantor kepala Desa pada Jam 9-10-Pagi kamis (19 November 2026)
Bahkan, upaya komunikasi bukan hanya dilakukan oleh pihak media. Ibu Camat juga turut mencoba menghubungi Kepala Desa, tetapi belum mendapatkan jawaban. Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, serta pihak media juga dilaporkan belum memperoleh respons dari Kepala Desa Sesuai janji di hari pertama.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena komunikasi dan koordinasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terlebih ketika menyangkut persoalan yang membutuhkan penjelasan kepada masyarakat.
Bupati Toba Diminta Turun Tangan
Atas kondisi tersebut, Bupati Toba diminta memberikan perhatian serius dan mengevaluasi pola komunikasi serta pelayanan pemerintahan Desa Sittong Marnipi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan, menjalankan pemerintahan, serta memastikan kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian.
Tidak adanya respons terhadap upaya komunikasi selama dua hari memang perlu diklarifikasi. Namun, apabila kondisi tersebut terjadi berulang dan berdampak pada pelayanan masyarakat, tentu patut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Keterbukaan Informasi Publik Memiliki Dasar Hukum
Dalam konteks keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Pasal 7 UU KIP mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan.
Sementara itu, Pasal 22 mengatur mekanisme permintaan informasi publik dan jangka waktu pelayanan permintaan informasi.
Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan menjawab telepon atau WhatsApp. Namun, pemerintah desa tetap berkewajiban menjalankan mekanisme pelayanan informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab.
Media Tetap Membuka Ruang Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih menunggu penjelasan dari Kepala Desa Sittong Marnipi, BH Hutapea terkait belum adanya respons terhadap upaya konfirmasi tersebut.
Media juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Desa untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Bupati Toba, Dinas PMD, dan pihak Kecamatan diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sebab, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang terbuka, komunikatif, dan bertanggung jawab.
Pelayanan publik bukan sekadar formalitas. Keterbukaan informasi adalah kewajiban badan publik, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga.
(M Siboro C.ILJ)












