ACEHACEH SINGKILBerita

AMPAS: Jangan Persulit Masyarakat, Bupati Diminta Evaluasi Kepala Disdukcapil

69
×

AMPAS: Jangan Persulit Masyarakat, Bupati Diminta Evaluasi Kepala Disdukcapil

Sebarkan artikel ini

ACEH SINGKI- Satupena.co.id:  Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Singkil mendapat sorotan serius dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS).

AMPAS mendesak Bupati Aceh Singkil agar mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Disdukcapil. Bahkan, jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, AMPAS meminta agar kepala dinas tersebut dicopot dari jabatannya.

Menurut Rahman, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diberikan secara maksimal, cepat, mudah, dan tidak memberatkan warga.

Baca Juga  Polres Tulang Bawang Barat Gelar Pelatihan Kebugaran, Optimalkan Kebugaran, Asah Potensi Diri Sukses Berkarya

Masyarakat setiap hari membutuhkan berbagai dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran hingga dokumen administrasi lainnya. Karena itu, keberadaan kepala dinas dan kesiapan jajaran dalam memberikan pelayanan harus menjadi perhatian serius.

“Pelayanan publik bukan untuk mempersulit masyarakat. Kepala dinas harus hadir dan memastikan pelayanan berjalan maksimal, terutama ketika masyarakat datang membutuhkan urusan administrasi kependudukan. Jangan sampai masyarakat harus bolak-balik dan menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan hak pelayanan,” tegas AMPAS.

Baca Juga  Polres Aceh Tengah Ungkap 13 Kasus Narkotika, 22 Tersangka Diamankan; Bandar Besar Masih Diburu

Kami menilai, Bupati Aceh Singkil perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Disdukcapil, termasuk kedisiplinan aparatur, kehadiran pimpinan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

Rahman juga menegaskan bahwa jabatan kepala dinas merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika pelayanan terus dikeluhkan masyarakat, maka pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dan harus segera mengambil langkah perbaikan.

Baca Juga  Dukung Keberlanjutan Program PSR, D. Yogi S Dorong Pemerintah Perluas Peremajaan Tanaman Rakyat, Tak Hanya Sawit

“Bupati harus hadir mengambil sikap. Jangan biarkan masyarakat terus mengeluhkan pelayanan yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Evaluasi secara serius, dan apabila tidak mampu, copot dari jabatan,” tegas Rahman syafi’i S.H

Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.tutup Rahman Syafi’i S.H

Reporter : DS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *