Aceh Utara – Aliran pengelolaan keuangan desa di Gampong Punti Glumpang VII, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, mulai mendapat perhatian khusus. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menjadwalkan pemeriksaan khusus atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan gampong untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025.
Langkah tersebut tertuang dalam surat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor 700/676 tertanggal 9 November 2026. Surat yang bersifat segera itu ditujukan kepada Camat Matangkuli, sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan tim auditor.
Dalam surat tersebut, Inspektorat mengundang sejumlah perangkat Gampong Punti Glumpang VII untuk menghadiri entry meeting atau pertemuan awal pemeriksaan pada Selasa, 10 November 2026, pukul 11.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Camat Matangkuli.
Pertemuan itu menjadi pintu masuk pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan desa selama empat tahun anggaran, mulai 2022 sampai 2025.
Inspektorat juga meminta agar seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) disiapkan sesuai daftar periksa atau checklist dokumen yang telah dikirimkan.
Pihak-pihak yang diwajibkan hadir meliputi geuchik, Tuha Peut Gampong, sekretaris desa atau keurani gampong, bendahara atau keurani cut keuangan, serta operator gampong.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Utara Nomor Peg.800/ST/221/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.
Audit khusus ini menjadi bagian penting dari upaya menelusuri tata kelola keuangan gampong. Sebab, setiap rupiah anggaran publik semestinya memiliki jejak administrasi yang terang dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Meski demikian, pemeriksaan yang dijadwalkan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya penyimpangan. Dugaan yang menjadi objek audit masih harus diuji melalui dokumen, keterangan para pihak, serta hasil pemeriksaan auditor.
Publik kini menanti bagaimana Inspektorat menelusuri pengelolaan anggaran selama empat tahun tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan mampu menjawab dugaan yang muncul sekaligus memastikan pengelolaan keuangan gampong berjalan secara transparan dan akuntabel.
