Aceh Utara – Pengelolaan keuangan desa kembali berada di bawah sorotan. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menjadwalkan audit khusus atau audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan Gampong Krueng Baro Blang Mee, Kecamatan Samudera, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
Langkah tersebut tertuang dalam surat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor 700/673 tertanggal 9 November 2026, perihal Entri Meeting dan Pengambilan Dokumen.
Dalam surat yang ditujukan kepada Camat Samudera itu, Inspektorat menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Utara Nomor Peg.800/ST/220/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.
Agenda entri meeting pemeriksaan Audit Khusus (Audit Investigasi) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Camat Samudera.
Pemeriksaan ini secara khusus diarahkan untuk menelusuri dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Inspektorat juga meminta seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) disiapkan sesuai daftar periksa atau checklist dokumen yang telah disampaikan.
Sejumlah unsur pemerintahan Gampong Krueng Baro Blang Mee diwajibkan hadir. Mereka terdiri atas Geuchik, Tuha Peut Gampong, Sekretaris Desa atau Keurani Gampong, Bendahara atau Keurani Cut Keuangan, serta operator desa.
Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Sebab, audit khusus tidak hanya membutuhkan tumpukan dokumen, tetapi juga penjelasan mengenai alur pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Di balik angka-angka dalam laporan keuangan, terdapat hak masyarakat yang mesti dijaga. Dana desa bukan sekadar deretan nominal dalam administrasi pemerintahan, melainkan amanah publik yang semestinya menjelma menjadi pembangunan dan kesejahteraan warga.
Karena itu, pelaksanaan audit khusus ini diharapkan dapat membuka persoalan secara terang, menguji setiap dokumen, serta memastikan pengelolaan keuangan gampong berjalan sesuai ketentuan.
Hingga surat pemanggilan tersebut diterbitkan, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan ataupun bentuk penyimpangan yang telah terbukti. Dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses audit investigasi Inspektorat.
Publik kini menanti hasilnya. Sebab, transparansi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan laporan, melainkan juga kesediaan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.
