MANADO – Satupena.co.id: Kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mengalami kerusakan dan berlubang kembali menuai sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.
GTI menilai kerusakan jalan yang belum tertangani secara maksimal tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Di tengah kewajiban masyarakat memenuhi berbagai pungutan negara, termasuk membayar pajak, pemerintah dinilai harus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan layak turut terpenuhi.
Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa persoalan jalan berlubang bukan sekadar masalah kenyamanan berkendara. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut keselamatan jiwa masyarakat serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai kewajiban, termasuk pajak, tetapi hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur jalan yang aman dan layak justru terabaikan. Jalan berlubang bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keselamatan masyarakat setiap hari,” tegas Fikri.
Menurut Fikri, Kepala BPJN Sulawesi Utara harus mampu menunjukkan kinerja nyata dalam memastikan pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional berjalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Atas kondisi tersebut, GTI mendesak Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap kinerja serta pelaksanaan tugas BPJN Sulawesi Utara.
GTI juga meminta agar pencopotan Kepala BPJN Sulut menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
EMPAT TUNTUTAN TEGAS LSM GARDA TIMUR INDONESIA
Dalam pernyataannya, GTI menyampaikan empat tuntutan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, yakni:
- Evaluasi kinerja Kepala BPJN Sulawesi Utara. Mendesak Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap kinerja Kepala BPJN Sulut.
- Mendesak pencopotan apabila terbukti gagal menjalankan tugas. GTI meminta Menteri PU mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot Kepala BPJN Sulut dari jabatannya apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- Segera lakukan penanganan jalan rusak. Meminta BPJN Sulut segera melakukan perbaikan darurat terhadap ruas-ruas jalan berlubang, khususnya pada titik yang berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- Audit dan transparansi anggaran. Mendesak dilakukannya pemeriksaan serta keterbukaan informasi terkait anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional, termasuk realisasi anggaran, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.
JANGAN TUNGGU KORBAN JIWA BARU BERTINDAK
GTI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu terjadinya kecelakaan atau jatuhnya korban jiwa untuk mengambil langkah penanganan terhadap kerusakan jalan.
Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan infrastruktur nasional. Penanganan jalan rusak juga harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur agar masyarakat tidak terus dirugikan.
Fikri Alkatiri menambahkan, kritik dan desakan yang disampaikan GTI bukanlah bentuk serangan pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terlebih anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bersumber dari uang negara.
“Jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan administratif atau janji perbaikan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata di lapangan. Kalau tidak mampu menjalankan tanggung jawab, berikan kesempatan kepada orang yang lebih mampu dan profesional,” tutup Fikri.
GTI berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespons aspirasi tersebut dengan langkah konkret, sehingga persoalan kerusakan jalan nasional di Sulawesi Utara tidak terus berlarut-larut.
LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)
Fikri Alkatiri
Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia
Kontrol sosial, transparansi, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.
