MANADO — Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Warembungan kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut mendorong Aliansi Masyarakat Peduli Hukum untuk menyuarakan desakan penegakan hukum secara tegas dan transparan, kamis (29/10/2026).
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Manado, Alvian Lumombo, menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di Polresta Manado pada hari Sabtu, sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi BBM di SPBU Warembungan.
Dalam aksi tersebut, aliansi membawa sejumlah tuntutan utama:
1. Mendesak Polresta Manado segera menyelidiki dugaan praktik mafia BBM di SPBU Warembungan.
2. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa pemilik SPBU, operator, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap SPBU tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan, termasuk pencabutan izin sesuai prosedur.
4. Mendesak penindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi BBM.
5. Meminta aparat mengusut potensi kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Alvian menegaskan bahwa distribusi BBM harus berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Dugaan praktik mafia BBM harus diusut secara serius. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kami meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Alvian.
Aliansi berharap Polresta Manado dan pihak Pertamina segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Langkah penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat serta menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran.
