MANADO –Satupena.co.id: Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), Stenly Sendouw, menyampaikan kecaman keras atas dugaan tindakan intimidasi terhadap Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, yang disebut terjadi di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.
Stenly Sendouw menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi. Karena itu, tidak boleh ada pihak mana pun yang menggunakan tekanan, ancaman, ataupun tindakan intimidatif terhadap masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurut Stenly, kritik dan pengawasan terhadap lembaga pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Setiap pejabat publik harus terbuka terhadap kritik serta mampu memberikan penjelasan secara transparan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
BNUI DESAK KAPOLDA SULUT SEGERA LAKUKAN PENYELIDIKAN
Menyikapi dugaan tersebut, BNUI mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar segera mengambil langkah konkret untuk melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan.
BNUI secara khusus meminta aparat kepolisian memeriksa Stevan Tikoalu alias Epong serta meminta klarifikasi dari seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Stenly menegaskan, apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, maka pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai ada kesan bahwa masyarakat yang menyampaikan aspirasi justru mendapatkan tekanan. Negara harus hadir untuk melindungi hak warga negara, bukan membiarkan siapa pun merasa takut ketika menyuarakan kebenaran,” tegas Stenly.
MENTERI PU DIMINTA EVALUASI KEPALA BPJN DAN KASATKER TERKAIT
Tidak hanya meminta penanganan dari aparat kepolisian, BNUI juga mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan BPJN Sulawesi Utara, termasuk Kepala Balai dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) terkait.
BNUI menilai bahwa setiap dugaan persoalan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal yang objektif dan terbuka.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, kelalaian, atau pembiaran oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab, BNUI meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengambil tindakan administratif secara tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan jabatan terhadap pejabat yang terbukti bertanggung jawab.
Menurut Stenly, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas. Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal terhadap evaluasi maupun pengawasan masyarakat.
STENLY SENDOUW: BNUI SIAP GELAR AKSI BESAR-BESARAN!
Sebagai bentuk solidaritas terhadap Fikri Alkatiri sekaligus respons atas persoalan yang menjadi perhatian publik, BNUI menyatakan kesiapannya untuk menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang jelas.
Aksi tersebut nantinya akan menjadi bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka guna mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Pekerjaan Umum agar serius menindaklanjuti dugaan intimidasi serta melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan pelayanan di lingkungan BPJN Sulawesi Utara.
Stenly Sendouw menegaskan bahwa BNUI akan terus berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Suara masyarakat tidak boleh dibungkam. Kritik bukan ancaman, pengawasan bukan permusuhan, dan penyampaian aspirasi bukan tindakan kriminal. Setiap persoalan harus dijawab dengan klarifikasi, bukan intimidasi. Kami meminta semua pihak menghormati hukum dan demokrasi,” tegas Stenly.
BNUI berharap Kapolda Sulawesi Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta memastikan setiap pihak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
BRIGADE NUSA UTARA INDONESIA (BNUI)
STENLY SENDOUW
Ketua Umum
