Aceh Utara – Ruang rapat Puskesmas Tanah Luas, Aceh Utara, pada Kamis (23/7/2026) seharusnya menjadi ruang diskusi terkait peningkatan layanan kesehatan. Namun, bagi sejumlah tenaga kesehatan (nakes) paruh waktu di sana, pertemuan itu justru menjadi ajang pendisiplinan yang penuh tekanan.
Dugaan intimidasi mencuat setelah sejumlah nakes mengaku menjadi sasaran “serangan verbal” dari pimpinan dan bendahara puskesmas. Tekanan tersebut diduga bermuara pada upaya menutup celah informasi terkait kebijakan internal puskesmas yang dianggap memberatkan.
”Ujung Pulpen” dan Nasib Nakes
Ketegangan memuncak saat Kepala Puskesmas (Kapus) Tanah Luas diduga melontarkan kalimat bernada ancaman yang menyinggung keberlangsungan kerja para nakes. Menurut kesaksian seorang nakes yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kapus sempat menunjukkan pulpen sambil memberikan pernyataan yang menohok.
” Nasib para nakes paruh waktu di ujung pulpen ini. Hidup mati SK (Surat Keputusan) kalian ada di ujung pulpen ini,” ujar sumber tersebut menirukan pernyataan sang Kapus.
Pernyataan itu ditafsirkan sebagai peringatan tersirat bahwa perpanjangan masa kontrak nakes yang akan berakhir pada November mendatang sepenuhnya berada dalam kendali pimpinan. Hal ini menciptakan iklim kerja yang penuh ketakutan bagi mereka yang berstatus paruh waktu.
Merendahkan Profesi Wartawan
Di sisi lain, Bendahara Puskesmas berinisial A diduga melontarkan pernyataan bernada intimidatif terhadap nakes yang mencoba berkomunikasi dengan pihak luar, khususnya wartawan. A menuding ada pihak internal yang “membocorkan” masalah puskesmas ke media.
” Kalian punya orang di dinas, kami juga punya. Kalian punya wartawan, kami juga punya. Apalagi wartawan daerah sini, ujung-ujungnya uang,” ujar nakes menirukan ucapan bendahara tersebut.
Pernyataan yang merendahkan profesi wartawan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman. A diduga berusaha membangun narasi bahwa informasi yang sampai ke publik hanyalah hasil transaksi materi, bukan berdasarkan fakta lapangan.
Polemik Absensi dan Efisiensi
Akar persoalan ini diduga berawal dari kebijakan absensi yang mewajibkan pegawai melakukan fingerprint tiga kali sehari: pagi, siang, dan sore. Kebijakan ini dianggap tidak efisien, terutama bagi nakes yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang jaraknya jauh dari puskesmas induk.
” Berapa gaji kami? Harus bolak-balik ke puskesmas tiga kali sehari. Saat kami tanyakan aturan ini, jawabannya selalu berlindung di balik perintah dinas,” keluh seorang nakes.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Saat dikonfirmasi pada Jumat (24/7/2026), Bendahara berinisial A memberikan tanggapan singkat dan mencoba meminta embargo atas informasi tersebut. Namun, hingga Sabtu (25/7/2026), ia belum memberikan klarifikasi resmi atau penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanah Luas saat dihubungi melalui telepon, memilih mempertanyakan sumber informasi dibandingkan memberikan penjelasan substansial terkait dugaan ancaman tersebut. “Saya akan jumpa bendahara dulu ya, nanti saya telepon kembali,” ujarnya singkat.
Pernyataan bendahara yang merendahkan profesi wartawan bukan sekadar umpatan, melainkan sinyal bahaya akan adanya resistensi terhadap transparansi. Jika internal puskesmas lebih sibuk menjaga citra ketimbang membenahi komunikasi, maka yang menjadi korban utama tetaplah masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayanan di Puskesmas Tanah Luas
Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait baik Kepala Puskesmas, Bendahara, maupun Dinas Kesehatan Aceh Utara untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas tuduhan yang beredar, guna memenuhi asas keberimbangan dalam pemberitaan.
