BeritaMANADOSULAWESI UTARA

GTI–BNUI Tegaskan Tuduhan terhadap Dirreskrimum Polda Sulut Harus Dibuktikan Secara Hukum

68
×

GTI–BNUI Tegaskan Tuduhan terhadap Dirreskrimum Polda Sulut Harus Dibuktikan Secara Hukum

Sebarkan artikel ini

MANADO –Satupena.co.id: Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, bersama Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), Stanley Sendow, menegaskan bahwa setiap tudingan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keduanya menilai, persoalan hukum tidak semestinya dibangun hanya berdasarkan narasi, opini, maupun isu yang belum teruji kebenarannya. Setiap tuduhan, terlebih yang menyangkut pejabat dan institusi penegak hukum, harus memiliki dasar yang jelas dan diuji melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Di Bawah Hamparan Sawah Nancawa, Petani Menitipkan Harapan kepada Jamaluddin Idham

“Prinsip kami jelas, berbicara tentang hukum harus berlandaskan pembuktian, bukan sekadar narasi atau isu. Jika memang terdapat bukti, silakan tempuh jalur hukum dan sampaikan melalui mekanisme yang berlaku agar dapat diuji secara objektif. Jangan membangun opini seolah-olah suatu tuduhan telah menjadi fakta hukum,” tegas Fikri Alkatiri bersama Stanley Sendow.

GTI dan BNUI menyatakan komitmennya untuk turut menjaga kehormatan, marwah, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Sulawesi Utara, dari berbagai tudingan yang belum terbukti kebenarannya.

Meski demikian, keduanya menegaskan bahwa dukungan terhadap institusi Polri bukan berarti menutup ruang kritik ataupun mengabaikan fungsi pengawasan publik. Menurut mereka, kritik dan kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan fakta.

Baca Juga  Drs. Syuibun Anwar Menjabat Sekda Definitif Aceh Tamiang, Tiga Direksi PT Rebong Permai Jaya Ikut Dilantik  

Apabila terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, GTI dan BNUI mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui saluran pengaduan resmi serta diuji secara profesional, transparan, dan objektif berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat. Namun, kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai ruang demokrasi justru digunakan untuk menyebarkan tudingan yang belum memiliki dasar pembuktian,” lanjut keduanya.

Baca Juga  HKN KE-62, ACEH SINGKIL RAIH DUA PRESTASI TERBAIK DI TINGKAT PROVINSI

Lebih lanjut, GTI dan BNUI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tegaknya supremasi hukum, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta mendorong terwujudnya institusi Polri yang profesional, berintegritas, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Keduanya juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar mengedepankan sikap objektif, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

FIKRI ALKATIRI
Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI)

STANLEY SENDOW
Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *