BANDA ACEH –Satupena.co.id: Dugaan keterlibatan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Aceh, Reza Hendra Putra, dalam organisasi Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menuai sorotan dari kalangan kader HMI. Heru Ramadhan mempertanyakan komitmen pimpinan Badko Aceh terhadap prinsip independensi dan konstitusi organisasi yang selama ini menjadi landasan perjuangan HMI.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya dokumentasi kegiatan Tunas 3 dan Musyawarah Daerah (Musda) TIDAR Aceh ke-3 melalui akun Instagram TIDAR Kota Banda Aceh. Dalam dokumentasi tersebut, sosok yang disebut sebagai Ketua HMI Badko Aceh, Reza Hendra Putra, terlihat berada di podium dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Heru Ramadhan menilai dokumentasi tersebut perlu mendapat perhatian dan penjelasan secara terbuka. Menurutnya, persoalan yang perlu diperjelas bukan semata-mata kehadiran seorang pimpinan HMI dalam kegiatan organisasi lain, melainkan kapasitas kehadiran serta kemungkinan adanya hubungan keanggotaan atau afiliasi organisatoris dengan TIDAR.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang kehadiran dalam sebuah kegiatan. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah benar terdapat hubungan keanggotaan atau afiliasi organisatoris dengan TIDAR. Jika benar, bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam kerangka independensi HMI?” ujar Heru.
Sebagaimana diketahui, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) merupakan organisasi sayap Partai Gerindra. Karena itu, dugaan afiliasi seorang pimpinan HMI dengan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan partai politik dinilai perlu diperjelas, terutama dalam kaitannya dengan prinsip independensi HMI.
Independensi Bukan Sekadar Slogan
Heru menegaskan bahwa HMI sejak awal dibangun sebagai organisasi perjuangan mahasiswa Islam yang menjunjung tinggi prinsip independensi. Prinsip tersebut bukan sekadar identitas organisasi, melainkan landasan dalam menentukan sikap, menjaga integritas, serta memastikan organisasi tetap berada pada jalur perjuangannya.
Menurutnya, independensi tidak cukup hanya disampaikan dalam forum perkaderan, diskusi, maupun pidato organisasi. Prinsip tersebut harus tercermin dalam sikap, perilaku, keputusan, dan tanggung jawab setiap kader, terutama mereka yang mendapat amanah sebagai pimpinan.
“Seorang pimpinan HMI memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga marwah dan kepercayaan kader. Jangan sampai prinsip independensi hanya menjadi materi perkaderan, tetapi justru kehilangan makna ketika berhadapan dengan kepentingan dan afiliasi politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, jabatan Ketua Badko HMI bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga kehormatan serta kemandirian HMI di wilayah Aceh.
AD/ART HMI Harus Menjadi Rujukan
Meski demikian, Heru mengingatkan agar persoalan tersebut disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran organisasi. Menurutnya, kehadiran seseorang dalam kegiatan TIDAR tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota atau memiliki afiliasi organisatoris dengan organisasi tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta Reza Hendra Putra memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kapasitas kehadirannya dalam kegiatan TIDAR, termasuk menjelaskan apakah terdapat hubungan keanggotaan maupun afiliasi organisatoris.
Selain itu, Heru menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI serta pedoman organisasi yang berlaku harus menjadi rujukan dalam menilai persoalan tersebut, termasuk apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berpotensi berdampak terhadap status keanggotaan maupun jabatan kepemimpinan.
Ia juga mendorong Pengurus Besar HMI, kader HMI di Aceh, serta keluarga besar alumni HMI agar memberikan perhatian secara proporsional. Klarifikasi terbuka dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat merugikan organisasi maupun pihak-pihak terkait.
Menjaga Marwah dan Independensi HMI
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa persoalan ini bukan bertujuan membatasi hak politik pribadi seseorang. Setiap warga negara memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Namun, seseorang yang mengemban jabatan strategis dalam organisasi mahasiswa yang menjunjung tinggi independensi juga memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga prinsip tersebut.
Menurutnya, HMI tidak boleh kehilangan identitas perjuangannya akibat ketidakjelasan sikap maupun persoalan afiliasi politik para pemimpinnya. Jabatan dalam organisasi merupakan amanah, sedangkan konstitusi organisasi menjadi pedoman yang wajib dihormati dan dijalankan oleh seluruh kader.
Karena itu, ia berharap persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik di ruang publik. Diperlukan penjelasan yang transparan dan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pengujian melalui mekanisme organisasi sesuai ketentuan konstitusi HMI.
“Jika tidak terdapat pelanggaran, klarifikasi terbuka akan menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan kader. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, mekanisme organisasi harus dijalankan secara objektif, adil, dan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Heru kembali menegaskan bahwa independensi harus menjadi prinsip yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar slogan dalam setiap proses perkaderan.
“Independensi HMI tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam setiap perkaderan. Independensi harus hidup dalam sikap, tercermin dalam tindakan, dan dibuktikan melalui integritas para pemimpinnya. Jangan sampai marwah organisasi dikorbankan karena ketidakjelasan komitmen terhadap prinsip yang selama ini kita perjuangkan,” tutup Heru Ramadhan.
( Iwan Karuna ).
