Aceh Utara – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) proyek strategis nasional yang digadang-gadang sebagai garda terdepan peningkatan kualitas gizi anak bangsa kini tercoreng di Aceh Utara.
Alih-alih menyajikan asupan bernutrisi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Angkasa Jaya Bhakti, Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, diduga justru kedapatan mendistribusikan buah salak dalam kondisi busuk kepada peserta program.
Kasus ini mencuat setelah sebuah video amatir yang diunggah akun TikTok @hayatulriza0 pada Selasa (28/7/2026) viral di jagat maya. Dalam rekaman tersebut, tampak jelas dalam video buah salak yang diterima peserta tidak layak konsumsi. Sontak, tayangan itu memicu amarah publik yang mempertanyakan pengawasan kualitas pangan bagi anak-anak.
Tanpa SLHS, Dapur Tetap Beroperasi?
Temuan ini membuka kotak pandora terkait kepatuhan administratif di lapangan. Berdasarkan aturan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh SPPG di Indonesia diwajibkan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan (SLHS) sebelum beroperasi. Syarat ini mutlak, mencakup standar dapur, tenaga tersertifikasi, hingga manajemen pemasok, seperti dilansir laman resmi bgn.go.id.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. SPPG di Seumirah disinyalir telah beroperasi meskipun belum memegang sertifikat tersebut.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, saat dikonfirmasi pada Kamis (30/7/2026), tidak menampik kondisi tersebut. “SPPG Seumirah masih dalam proses pengurusan SLHS. Tim Dinkes sudah mengecek lokasi dapur pada 10 Juni lalu, hasilnya cukup bagus dan saat ini dalam tahap penyempurnaan,” ujar Samsul.
Pengakuan ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa operasional tetap berjalan meski izin dasar keamanan pangan belum diterbitkan? Samsul mengakui bahwa pihaknya telah melayangkan teguran kepada pihak pengelola pasca-viralnya video tersebut.
Polemik Pembelaan dan “Jalan Damai”
Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh pihak pengelola SPPG terasa janggal. Kepala Dapur SPPG Seumirah berdalih bahwa insiden tersebut hanyalah akibat missed communication.
” Saat dibawa oleh kader, kondisi salak aman-aman saja. Kami telah menjumpai ibu yang bersangkutan (pengunggah video) dan meminta maaf,” ungkapnya. Pihak pengelola bersikukuh bahwa buah tersebut baru tidak membusuk setelah berada di dalam ompreng, sebuah klaim yang diragukan banyak pihak karena durasi waktu yang sangat singkat.
Upaya damai pun ditempuh dengan cepat. Kabid Kesmas Samsul Bahri bahkan melampirkan bukti foto pertemuan antara pihak SPPG dan ibu pengunggah video sebagai tanda perkara dianggap selesai.
Kontradiksi Data
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Saat dikonfirmasi mengenai legalitas operasional, pihak pengelola SPPG secara terang-terangan mengklaim bahwa SLHS mereka “sudah siap”. Pernyataan ini bertolak belakang 180 derajat dengan keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Aceh Utara yang menyebutkan bahwa izin tersebut masih dalam proses.
Selain itu, pihak pengelola juga tidak menampik bahwa selama ini dapur SPPG di Seumirah memang telah melakukan distribusi makanan meski belum mengantongi SLHS.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan publik mengenai lemahnya sistem pengawasan terhadap mitra-mitra program nasional di daerah. Apakah ada pembiaran terhadap standar kualitas, ataukah ada desakan target operasional yang mengabaikan aspek kesehatan?.
Kasus salak busuk di Seumirah sejatinya hanyalah puncak gunung es dari lemahnya supervisi di lapangan. Jika pemenuhan gizi anak bangsa dibiarkan berjalan tanpa filter higienitas yang ketat, maka narasi ‘makan bergizi’ hanya akan menjadi pajangan retorika, sementara risiko kesehatan tetap mengintai di balik ompreng-ompreng yang disalurkan setiap pagi.
