Taput, Satupena.co.id – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan dengan berhasil mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) dan meraih UHC Award Kategori Madya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dalam acara penganugerahan UHC Awards yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan UHC Award Kategori Madya ini diraih bersama 185 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, dan disaksikan oleh para kepala daerah serta pemangku kepentingan sektor kesehatan nasional.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat yang telah mendukung perluasan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam meningkatkan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap capaian UHC di daerah tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan dari sisi kategori maupun kualitas layanan.
“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus meningkat menjadi Utama. Sedangkan daerah yang telah mencapai kategori Utama diharapkan fokus pada peningkatan mutu layanan kesehatannya,” tegas Muhaimin.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko beban finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya.
(M. Siboro C., ILJ)
