ACEH UTARA

Penyaluran MBG Telat dan Menu Murahan, Dapur Diduga Milik Oknum DPRK Aceh Utara

×

Penyaluran MBG Telat dan Menu Murahan, Dapur Diduga Milik Oknum DPRK Aceh Utara

Sebarkan artikel ini

Aceh Utara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Jambo Aye kembali menuai kritik keras dari masyarakat. Selain masalah keterlambatan distribusi yang hampir selalu terjadi setiap hari Jumat, kualitas menu yang disajikan juga dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran pemerintah. Lebih jauh, sejumlah sumber menyebutkan bahwa dapur penyedia MBG tersebut diduga milik salah seorang oknum anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Golkar.

 

Keterlambatan penyaluran MBG pada hari Jumat disebut terjadi berulang kali dan menyebabkan sebagian besar siswa tidak dapat menikmati makanan yang menjadi hak mereka. Padahal, dapur MBG berada di Gampong Matang Bugak, yang jaraknya tidak jauh dari sekolah.

 

“ini bukan persoalan sepele. Hampir setiap Jumat terlambat, dan anak-anak sering pulang tanpa makan. Ini jelas merugikan siswa, ujar salah satu wali murid dengan nada kesal.

 

Selain masalah waktu, menu yang disajikan penyedia turut dipertanyakan. Menu MBG yang diberikan terdiri dari jagung manis campur susu dan keju, satu potong buah naga, dua potong buah timun, satu telur rebus, dan beberapa biji kacang tojen goreng. Komposisi ini dinilai tidak mencerminkan penggunaan anggaran MBG yang cukup besar dari pemerintah.

Baca juga Artikel ini :  Polsek Nisam memberikan pengamanan kepada masyarakat pada saat pengambilan BLT di Kecamatan Nisam.

 

“Kalau anggaran jelas dan digunakan sesuai standar, mestinya menu lebih berkualitas. Ini terlalu minimalis dan tidak sebanding, kata wali murid lainnya.

 

Di tengah kritik terhadap kualitas dan manajemen MBG, muncul informasi dari sejumlah sumber bahwa dapur MBG tersebut diduga milik seorang oknum anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Golkar. Dugaan ini semakin memperkuat perhatian publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program MBG.

 

Warga mendesak pemerintah daerah dan pihak pengawas MBG untuk turun langsung mengevaluasi penyedia, mulai dari ketepatan waktu distribusi, kualitas menu, hingga dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengelolaan anggaran.

 

saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui pesan WhatsApp, anggota DPRK berinisial Z membantah tegas keterlibatan dirinya.

 

“Abang salah tanggapan, bukan milik saya bang, tapi milik abang saya, tulisnya dalam bahasa Aceh: (Bg salah tanggapan, bg kon ata long, ata bg long.)

Baca juga Artikel ini :  Viral di Medsos, Rumah Petani Aceh Utara Kini Disulap Jadi Hunian Layak Berkat TNI-Polri

 

Lebih lanjut, anggota DPRK tersebut meminta agar namanya tidak dikaitkan dengan persoalan ini tanpa bukti yang jelas.

“Jangan salah paham bang, jangan terbawa-bawa nama saya. Terima kasih, ujarnya. Ia juga meminta wartawan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap pihak yayasan pengelola MBG.

 

Dalam pesannya, ia menegaskan kembali:

(Bek salah pemahaman bang, bek terbawa-terbawa nama long. Trimakasih. Coba croscek dulu yayasan siapa punya, nyan nomor coba telpon.)

 

Sementara itu, Samsul Bahri pihak penyedia MBG dari Yayasan Harapan Baru Bersama memberikan klarifikasi terkait keterlambatan distribusi dan menu yang dipersoalkan.

 

“Terima kasih bang atas dukungannya. InsyaAllah ke depan kami evaluasi terus semaksimal mungkin. Tadi sudah dikasih tahu sama tim bahwa ada sedikit kendala di lapangan sehingga terlambat, tulis Samsul pada (14/11) sore.

 

Ia mengungkapkan bahwa dapur MBG saat ini masih dalam proses penyesuaian karena adanya penambahan kuota.

Baca juga Artikel ini :  Satgas TMMD ke-124 Kodim 0103/Aceh Utara Mulai Tingkatkan Akses Jalan Perkebunan di Desa Pase Sentosa

 

“Dikarenakan dapur baru dan penambahan kuota, jadi masih menyesuaikan juga dengan tim dapur. Tadi kebetulan juga salah satu karyawan ada musibah keluarga dan tiba-tiba pulang. InsyaAllah ke depan kami perbaiki terus semaksimal mungkin bang. Terima kasih atas masukannya, tambahnya.

 

Meski demikian, masyarakat tetap menilai perlunya transparansi dalam pengelolaan MBG, terlebih dengan munculnya dugaan adanya hubungan keluarga antara pihak penyedia dan pejabat publik.

 

Sebelumnya, siswa serta wali murid mengeluhkan menu MBG yang berisi jagung manis campur susu dan keju, satu potong buah naga, dua potong buah timun, satu telur rebus, serta beberapa biji kacang tojen goreng, menu yang dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran pemerintah. Ditambah lagi dengan penyaluran yang telat hampir setiap Jumat, program MBG di sekolah tersebut dianggap jauh dari tujuan awal: memberikan makanan bergizi dan tepat waktu bagi peserta didik.

 

Reporter: ZAS