Aceh Utara – Polemik rekrutmen tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan BabulHuda Aceh Gampong Manyang Tunong, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, kian memanas. Kebijakan pengelola yang terkesan secara terang-terangan mengabaikan aspirasi pemuda setempat berujung pada pencopotan paksa tenaga keamanan (security) yang sempat diprotes keras oleh pemerintah gampong.
Kepala SPPG Gampong Manyang Tunong, Maurival, akhirnya merespons sorotan tajam tersebut dengan mengakui bahwa pihaknya telah mendepak security yang sebelumnya menuai polemik karena merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Satpol PP-WH Aceh Utara.
” Masalah security sudah kami keluarkan dan tidak kerja lagi. Senin kemarin sudah tidak kerja lagi,” ujar Maurival saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Meski demikian, langkah pemecatan kilat ini justru menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Saat didesak mengenai sejak kapan tenaga keamanan tersebut mulai dipekerjakan dan alasan baru mengambil tindakan tegas setelah protes warga mencuat ke publik, Maurival memilih bungkam. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hanya bercentang biru tanpa ada tanggapan lanjutan.
Pengabaian Hak Warga Ring Satu
Sebelumnya, Geuchik Gampong Manyang Tunong, Mulya Saputra, melayangkan protes keras lantaran pihak pengelola SPPG menepikan hak-hak warga ring satu. Alih-alih merangkul pemuda setempat yang tengah menganggur dan siap bekerja, manajemen justru memasukkan tenaga luar berstatus honorer instansi pemerintah.
Langkah tertutup ini dinilai mencederai semangat pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah operasional fasilitas gizi tersebut. Warga menilai pihak yayasan seolah menutup ruang bagi pemuda gampong untuk ikut mencari penghidupan di tanah kelahiran mereka sendiri.
Berkilah Soal Aturan BGN
Selain isu pengabaian pemuda lokal, manajemen SPPG juga disorot terkait posisi wakil koki (chef) yang diisi oleh istri pemilik tempat usaha, yang juga tercatat sebagai P3K Paruh Waktu. Menanggapi hal ini, Maurival berdalih bahwa Geuchik Mulya mengalami kesalahpahaman terkait regulasi internal Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Maurival, terdapat pembagian alokasi chef satu orang digaji oleh BGN, sementara satu posisi lainnya dibiayai mandiri oleh pihak yayasan. “Jadi itu tidak termasuk dalam relawan 47, karena bukan digaji sama negara,” kilahnya.
Di sisi lain, untuk meredam polemik legalitas, pihak manajemen turut melampirkan bukti kepemilikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Kendati dokumen kesehatan tersebut diklaim sudah beres, pengabaian terhadap aspirasi pemuda lokal telanjur meninggalkan catatan hitam dalam transparansi awal operasional SPPG di Gampong Manyang Tunong.
Hingga bilik-bilik dapur penyedia gizi itu mulai mengepulkan asapnya, dinding keterbukaan manajemen SPPG Yayasan BabulHuda Aceh masih menyisakan retak. Publik Aceh Utara kini menanti, apakah langkah korektif ini murni demi keadilan sosial bagi pemuda gampong, atau sekadar jurus pemadam kebakaran demi meredam gaduh di permukaan?.
