Hongkong, Satupena.co.id
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan desiminasi bahaya radikal-terorisme kepada Warga Negara Indonesia khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong pada Sabtu (9/3/2024).
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Daniel, M.Si., mengatakan peningkatan resiliensi WNI terutama PMI di Hongkong terhadap radikal-terorisme perlu untuk terus ditingkatkan dengan menguatkan konsep nilai kebangsaan dan persatuan mereka sesama WNI di luar negeri.
“Perlu menguatkan konsep kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan menjaga orang-orang terdekat agar tidak mudah terhasut oleh ajaran kebencian,” ujarnya.
Rycko mengingatkan jika saat ini masih terdapat aktivitas kelompok penganut ideologi kekerasan terutama dalam hal penggalangan dana dan radikalisasi pada perempuan, anak dan remaja walaupun tidak terdapat aksi terbuka pada tahun 2023 lalu.
“Tidak terjadi serangan terorisme pada tahun 2023 di Indonesia namun masih terdapat sejumlah penangkapan pelaku terorisme, upaya penggalangan dana untuk operasional jaringan dan meningkatnya radikalisasi terhadap perempuan, anak dan remaja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan sejumlah hasil penelitian terkait PMI dan jenis kasus yang pernah terjadi kepada PMI di Hongkong.
“Ada aktivitas di media sosial, pendanaan hingga berkomitmen untuk melakukan bom bunuh diri di Indonesia,” Jelasnya.
Konsul Jenderal KJRI Hongkong, Yul Edison menyambut baik upaya BNPT untuk melaksanakan program pencegahan terorisme sebagai upaya peningkatan resiliensi PMI di Hongkong terhadap radikal-terorisme.
“Kami mendukung program pencegahan terorisme baik offline maupun hybrid, sebagai contoh pada kegiatan welcoming program kepada PMI yang baru datang ke Hongkong,” katanya.
Dirinya pun menyampaikan WNI yang ada di Hong Kong jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dengan mayoritas adalah PMI. Para pekerja migran selama ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Hongkong karena bekerja dengan baik.
Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana menyampaikan pentingnya PMI sebagai penyumbang devisa kedua setelah migas untuk dapat berangkat secara prosedural.
“PMI tidak boleh berangkat secara non-prosedural karena rawan menjadi korban TPPO,” ungkapnya.
Di akhir sesi pada kegiatan ini, dilakukan pemutaran film dengan judul “Pilihan” yang diprakarsai oleh Noor Huda Ismail (Ruang Migran) dan diproduseri Ani Ema Susanti. Film tersebut menceritakan mengenai kisah persoalan perempuan pekerja migran dan jebakan terorisme di media sosial. (David)
