Lampung Utara – Satupena.co.id: Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (LBH PWRI) melayangkan peringatan keras terkait pelaksanaan proyek rekonstruksi Jalan Ruas 38 Rejosari-Pancasila, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Proyek berpeluang tinggi mengalami kerentanan mutu apabila tidak diawasi secara ketat sejak dini.
Proyek infrastruktur tersebut tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.627.695.000, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada CV Prima Mandiri Konstruksi. Berdasarkan papan informasi di lapangan, pekerjaan yang berada di bawah naungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara ini mengandalkan pembiayaan dari skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kontrak tersebut resmi ditandatangani pada 24 September 2026 dengan masa waktu pengerjaan selama 90 hari kerja.
Melalui perwakilannya, Anggi Ridho Qodrat, LBH PWRI menegaskan bahwa keterlibatan dana pinjaman dalam pembiayaan proyek menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi daripada proyek bersumber dari APBD murni. Ia menilai, orientasi pengerjaan tidak boleh sekadar berfokus pada pemenuhan administrasi di atas kertas atau tampilan fisik semata saat serah terima.
“Kalau jalan cepat rusak, masyarakat dirugikan dua kali. Kualitas pembangunan tidak bisa dinikmati, sementara kewajiban membayar utang tetap berjalan,” ujar Anggi.
LBH PWRI mendesak agar pihak dinas teknis dan kontraktor memastikan seluruh elemen teknis berjalan presisi, mulai dari mutu material, ketebalan konstruksi, sistem drainase, hingga volume pekerjaan yang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setiap potensi pengurangan spesifikasi dinilai mencederai hak publik yang telah lama mendambakan akses jalan layak.
Lebih lanjut, LBH PWRI mendorong Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) di Lampung Utara untuk proaktif melakukan pengawasan berkala. Langkah ini krusial guna memastikan anggaran pinjaman daerah tidak berujung pada kerugian negara maupun beban fiskal tambahan bagi masyarakat akibat hasil pembangunan yang rapuh.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab serta klarifikasi dari pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara maupun CV Prima Mandiri Konstruksi.
