APBD Toba 2027 Mulai Dibahas, Lima Ranperda Masuk Agenda Legislasi DPRD
TOBA//Satupena co. id. DPRD Kabupaten Toba bersama Pemerintah Kabupaten Toba mulai membahas arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (11/11/2026), pemerintah daerah juga menyampaikan tiga usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sementara DPRD mengajukan dua Ranperda inisiatif.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat DPRD Toba, dipimpin Wakil Ketua DPRD Tomson Manurung, didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan.
Dalam penyampaian nota pengantarnya, Bupati Toba Effendi Napitupulu menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba 2025–2029 dan RKPD Tahun 2027.
Pemerintah daerah menetapkan sejumlah fokus pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga pembenahan tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Sejumlah indikator makro pembangunan juga diproyeksikan menjadi sasaran pemerintah daerah pada 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,28–6,67 persen, angka kemiskinan 4,52–5,28 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,73–79,23.
Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47–0,85 persen dengan gini rasio 0,342–0,344.
Menurut Effendi, prioritas pembangunan tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Toba.
Di sisi lain, pembahasan legislasi daerah turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut. Tiga Ranperda yang diajukan pihak eksekutif meliputi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, melalui Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba, Bigman Butarbutar, pihak legislatif menyampaikan dua Ranperda inisiatif, yakni Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kelima Ranperda tersebut menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah yang selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Kehadiran sejumlah Ranperda tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan produk hukum daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengelolaan potensi dan aset daerah secara bertanggung jawab.
Rapat paripurna turut dihadiri Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran OPD Pemkab Toba.
(M Siboro C.ILJ)
