ACEH SINGKIL – Target pemeriksaan kesehatan yang mencapai puluhan orang per hari diduga menjadi beban bagi sejumlah bidan desa di Kabupaten Aceh Singkil. Di tengah keterbatasan pelayanan di lapangan, tenaga kesehatan itu disebut menghadapi tekanan untuk memenuhi angka capaian administratif. Kondisi tersebut memantik desakan agar Bupati Aceh Singkil mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola Dinas Kesehatan.
Desakan itu disampaikan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS). Organisasi tersebut menilai persoalan yang dikeluhkan tenaga kesehatan bukan sekadar soal beban kerja, melainkan juga menyangkut arah kebijakan dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan daerah.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani tenaga kesehatan dan mengabaikan kebutuhan masyarakat.
”Jangan sampai kesehatan masyarakat dan keselamatan tenaga kerja dikorbankan demi laporan administratif semata. Bupati harus berani mengevaluasi total jajaran pimpinan Dinas Kesehatan jika kebijakan yang dijalankan tidak mampu menjawab realitas pelayanan di lapangan,” kata Rahman, Kamis, (12/11/2026).
Menurut informasi yang dihimpun AMPAS, sejumlah bidan desa mengeluhkan kewajiban memenuhi target pemeriksaan harian yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan. Pemeriksaan kesehatan, kata nya, membutuhkan waktu dan ketelitian. Karena itu, target puluhan orang dalam sehari dinilai berpotensi mengurangi kualitas pemeriksaan apabila tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Persoalan lain muncul pada mekanisme pendataan. AMPAS mengkhawatirkan adanya praktik pencatatan yang diduga hanya mengandalkan data Kartu Keluarga (KK), tanpa pemeriksaan fisik langsung terhadap warga. Jika dugaan tersebut benar, validitas laporan kesehatan patut dipertanyakan.
Tekanan administratif juga menjadi perhatian. Sejumlah tenaga kesehatan disebut menghadapi ancaman terkait kelengkapan Surat Keterangan Penugasan maupun urusan kepegawaian lainnya. AMPAS menilai persoalan ini perlu diperiksa agar mekanisme birokrasi tidak berubah menjadi tekanan terhadap petugas yang menjalankan pelayanan di tingkat desa.
Tak hanya menyoroti beban bidan desa, AMPAS turut mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran kesehatan. Alokasi dana publik untuk program jaminan kesehatan masyarakat, menurut organisasi itu, semestinya tercermin dalam peningkatan fasilitas, ketersediaan layanan medis, dan mutu pelayanan hingga ke kampung-kampung.
”Anggaran kesehatan yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui efektivitas program kesehatan gratis serta pengelolaan fasilitas penunjang medis. Jangan sampai anggaran besar tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” ujar Rahman.
AMPAS meminta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program Dinas Kesehatan diperketat. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup peluang penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Organisasi itu mendesak Bupati Aceh Singkil tidak berhenti pada evaluasi administratif. Pemerintah daerah diminta melakukan audit kinerja internal, menelusuri penerapan target pemeriksaan, serta mendengar langsung keterangan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan.
Bagi AMPAS, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan tidak semestinya berhenti pada angka dalam laporan. Kualitas pemeriksaan, keselamatan tenaga kesehatan, dan terpenuhinya hak masyarakat atas layanan medis yang layak harus menjadi tolok ukur utama.
Reporter: D.S
