AcehACEH UTARABerita

Dari Lumpur Banjir ke Meja Jakarta: Geuchik Biram Rayeuk Apresiasi Lobi Ayahwa

×

Dari Lumpur Banjir ke Meja Jakarta: Geuchik Biram Rayeuk Apresiasi Lobi Ayahwa

Sebarkan artikel ini

Aceh Utara — Air banjir boleh surut, tetapi perhatian terhadap warga terdampak dinilai tidak boleh ikut berakhir. Pandangan itu disampaikan Geuchik Biram Rayeuk, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Wahed, yang mengapresiasi langkah Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau akrab disapa Ayahwa dalam menangani dampak bencana sekaligus mengawal proses pemulihan masyarakat.

 

Menurut Wahed, respons pemerintah kabupaten sejak masa tanggap darurat hingga tahapan pemulihan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti ketika genangan meninggalkan permukiman. Pemerintah, kata nya, masih memiliki pekerjaan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi, termasuk bantuan jatah hidup (jadup) dan dana stimulan.

 

“Untuk bantuan pascabanjir seperti jadup dan dana stimulan, Ayahwa tidak pernah lelah melobi pemerintah pusat agar masyarakatnya segera mendapatkan hak mereka,” ujar Wahed kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

 

Ia menilai langkah tersebut penting lantaran dampak banjir tidak serta-merta hilang setelah air kembali ke sungai. Sebagian keluarga masih harus membenahi rumah, memulihkan mata pencaharian, sekaligus menata kembali kondisi ekonomi. Dalam situasi itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pusat menjadi salah satu kunci agar dukungan pemulihan tidak tersendat.

Baca juga Artikel ini :  Babinsa Koramil 05/Linge Gelar Komsos dengan Aparatur Desa Lumut Bahas Penyempurnaan Data KDKMP

 

Kendaraan Operasional bagi Tgk Imum

 

Perhatian Wahed terhadap kebijakan Ayahwa tidak hanya menyangkut penanganan bencana. Ia juga menyoroti dukungan terhadap pelayanan keagamaan di tingkat gampong.

 

Salah satunya melalui pengadaan sepeda motor operasional untuk Tgk Imum pada 852 gampong di Aceh Utara. Menurut Wahed, fasilitas tersebut dapat menunjang mobilitas para imam dalam menjalankan tugas pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.

 

“Ini bukan sekadar soal kendaraan, tetapi bagaimana pemerintah melihat kebutuhan para Tgk Imum yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

 

Bagi Wahed, Tgk Imum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga kerap menjadi tempat masyarakat meminta pandangan dalam berbagai persoalan sosial di tingkat gampong.

Baca juga Artikel ini :  MBG Yayasan Berkah Indah Lestari Resmi Dibuka di Kalipare, Wadah Penguatan Gizi dan Kebersamaan Warga

 

Ia mengatakan program tersebut juga diwacanakan diperluas melalui penyediaan kendaraan operasional bagi Imum Mukim. Apabila terealisasi, kebijakan itu dinilai dapat memperkuat dukungan pemerintah terhadap pelayanan keagamaan di tingkat mukim.

 

Dari Lapangan hingga Pusat Pemerintahan

 

Wahed melihat kebiasaan Ayahwa turun langsung ke lapangan sebagai salah satu cara membangun komunikasi dengan masyarakat. Kehadiran kepala daerah di tengah warga, menurutnya, membuat persoalan yang muncul lebih mudah disampaikan sekaligus dicari jalan keluarnya.

 

Dalam proses pemulihan pascabencana, pendekatan tersebut dinilai memiliki arti penting. Sebab, kebutuhan masyarakat tidak sebatas bantuan yang terlihat. Di balik itu terdapat urusan administrasi, distribusi bantuan, perbaikan rumah, hingga keberlangsungan ekonomi keluarga yang tetap membutuhkan pengawalan setelah status darurat berakhir.

 

Menurut Wahed, kerja pemerintah dalam situasi semacam itu tidak cukup dilakukan melalui seremoni. Sebagian persoalan mesti dituntaskan di lapangan, sementara kepentingan lainnya membutuhkan komunikasi dan negosiasi melalui jalur birokrasi hingga pemerintah pusat.

Baca juga Artikel ini :  Anggaran Capai Rp1,8 Miliar" Revitalisasi SD 1 Bukit Tempurung Diduga Langgar Spesifikasi Teknis

 

Ia menilai perpaduan antara kehadiran langsung di tengah masyarakat dan komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan warga Aceh Utara tidak berhenti sebagai laporan administratif.

 

“Banjir memang sudah surut, tetapi kebutuhan masyarakat untuk bangkit masih panjang. Karena itu, perhatian pemerintah juga harus terus berlanjut,” ujar Wahed.

 

Apresiasi dari tingkat gampong tersebut menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dinilai dari dampaknya bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan penanganan bencana, kata dia, bukan semata-mata seberapa cepat air menghilang, melainkan seberapa cepat kehidupan warga dapat kembali berjalan.

 

Pada titik itulah kerja pemerintah benar-benar diuji: ketika sorotan mulai berkurang, bantuan darurat selesai disalurkan, dan masyarakat kembali menghadapi rutinitas sehari-hari. Pemulihan berlangsung jauh dari hiruk-pikuk—di rumah yang harus diperbaiki, dapur yang kembali dihidupkan, serta kehidupan keluarga yang perlahan ditata menuju keadaan normal.

Hayo mau copy paste ya