Aceh Tengah- Satupena.co.id; Penyaluran bantuan hunian tetap (huntap) pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Desa Kuyun Lah, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada 26 November 2025, menuai sorotan dari masyarakat. Warga menilai proses penyaluran bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran dan mengandung sejumlah kejanggalan. 7/4/2026.
Berdasarkan temuan di lapangan, sedikitnya enam unit rumah dilaporkan terdampak bencana. Namun, fakta yang berkembang menunjukkan bahwa tidak seluruh penerima bantuan merupakan korban dengan tingkat kerusakan signifikan.
Salah satu nama yang menjadi perhatian warga adalah berinisial JP Menurut keterangan masyarakat setempat, rumah yang bersangkutan tidak mengalami kerusakan berarti saat bencana terjadi. Kerusakan yang ada disebut hanya pada bagian turap penahan tanah yang mengalami sedikit kerusakan. Bahkan, dapur rumah tersebut diduga dibongkar secara mandiri. Meski demikian, JP tercatat sebagai penerima bantuan, termasuk dana jaminan hidup (jadup) sebesar Rp8 juta dari Kementerian Sosial, serta masuk dalam daftar penerima hunian tetap.
Berbanding terbalik, kondisi dialami oleh Jumaris Aman Tila. Ia disebut sebagai salah satu korban yang rumahnya benar-benar hanyut diterjang arus banjir. Sebelum rumahnya hilang, ia bersama warga sempat berupaya menyelamatkan material bangunan yang masih bisa digunakan. Namun hingga kini, yang bersangkutan dikabarkan belum menerima bantuan apapun.
Data penerima huntap yang beredar mencantumkan beberapa nama, di antaranya JP. SH. WD, SB.HJ.A, dan NJ. Warga mempertanyakan validitas data tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Yang benar-benar terdampak justru tidak mendapatkan bantuan. Ini sangat tidak adil,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyebutkan bahwa dari seluruh rumah terdampak, hanya dua kepala keluarga yang mengalami kerusakan berat. Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam proses pendataan dan penetapan penerima bantuan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar bantuan yang bersumber dari negara dapat tepat sasaran dan diterima oleh korban yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Reje Kampung Kuyun Lah, Taruna, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan dan panggilan WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons, meski pesan telah terbaca.
Jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, warga khawatir akan muncul potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang saat ini masih berupaya bangkit dari dampak bencana.
