Bandar Lampung – Satupena.co.id: Sikap diam yang ditunjukkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pejabat publik tersebut memilih bungkam terkait pengadaan layanan internet Tahun Anggaran 2025 bernilai fantastis, Rp8,28 Miliar, yang kedapatan memiliki selisih harga sangat masif dengan acuan resmi pemerintah.
Berdasarkan dokumen belanja e-purchasing yang ditelusuri redaksi pada Rabu (11/11/2026), Kominfo Lampung mempercayakan proyek internet ini kepada PT Sumatra Multimedia Solusi. Anggaran negara tersebut dipecah untuk dua paket: Fiber Optik Domestik 5.000 Mbps senilai Rp4,8 Miliar dan Fiber Optik Internasional 2.000 Mbps senilai Rp3,48 Miliar.
Sorotan tajam muncul ketika angka miliaran rupiah tersebut disandingkan dengan harga batas atas di platform E-Katalog resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Untuk layanan dengan spesifikasi, deskripsi, dan kapasitas bandwidth yang persis sama, E-Katalog mencantumkan harga total hanya Rp896,88 Juta per tahun (Domestik Rp541,68 Juta dan Internasional Rp355,2 Juta).
Dengan demikian, terdapat selisih atau pembengkakan anggaran hingga Rp7,38 Miliar. Lonjakan harga yang berkali-kali lipat ini dinilai mencederai asas efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) dan memicu dugaan adanya pemborosan anggaran yang tidak rasional.
Dalam dunia pengadaan, perbedaan harga memang bisa terjadi karena variabel teknis seperti durasi kontrak multitahun, tingkat keandalan (Service Level Agreement/SLA), atau infrastruktur tambahan. Namun, kepastian mengenai hal tersebut hanya bisa terjawab melalui asas transparansi.
Demi menjunjung prinsip keberimbangan (cover both sides), redaksi telah melayangkan surat konfirmasi resmi berisi 8 poin krusial kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Pertanyaan yang diajukan di antaranya mengenai dasar penetapan harga, kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga validitas alamat perusahaan penyedia.
Sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung memilih bungkam dan tidak memberikan respons sama sekali. Pesan konfirmasi yang dikirimkan redaksi terpantau sudah masuk dan diterima dengan bukti centang dua, namun tidak ada itikad untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Redaksi menegaskan bahwa publikasi data kritis ini dijalankan sebagai perwujudan fungsi pers sebagai kontrol sosial masyarakat yang dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pemaparan fakta selisih anggaran ini tidak bermaksud menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran hukum ataupun tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas hukum yang berlaku, semua pihak yang terlibat dianggap belum terbukti bersalah sebelum adanya hasil pemeriksaan atau audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
Hingga saat ini, redaksi tetap berkomitmen untuk menyediakan ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi Dinas Kominfo Provinsi Lampung maupun pihak PT Sumatra Multimedia Solusi guna memberikan penjelasan berbasis data pada kesempatan pertama. (Red)
