Surabaya –Satupena.co.id: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Squad Nusantara Jawa Timur bersama Squad Law Firm menggelar konsolidasi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Jawa Timur, Kusnali, A.Md.IP., S.Sos., M.H., Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pemerintah, khususnya penguatan pembinaan dan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Jawa Timur.
Konsolidasi ini secara khusus membahas sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan bersama untuk mendukung Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam bidang pembinaan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, bantuan hukum, serta edukasi dan transparansi informasi kepada masyarakat.
Delegasi DPW Squad Nusantara Jatim dipimpin langsung Ketua DPW Kemas Elfiyansyah Baky, didampingi Ketua DPC Squad Nusantara Sidoarjo Wedha D. Purbianto, S.St., serta Managing Partner Squad Law Firm Adv. Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI., M.H., CPM.
Dalam pertemuan tersebut dipaparkan tiga program utama yang diharapkan dapat menjadi bagian dari kolaborasi berkelanjutan dengan jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur.
Pertama, Program Pelatihan Kerja dan Wirausaha Keterampilan Praktis.
Program yang dipaparkan oleh Wedha D. Purbianto ini diarahkan pada pembekalan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar, antara lain manufaktur, UMKM, agrobisnis, serta berbagai keterampilan produktif lainnya.
Konsep yang ditawarkan tidak sekadar memberikan pelatihan secara teoritis, tetapi mendorong lahirnya keterampilan berbasis produk dan kewirausahaan yang market-oriented.
Tujuannya agar WBP memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan ketika telah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.
Dengan demikian, pembinaan di dalam Lapas maupun Rutan diharapkan tidak berhenti pada aspek pembinaan kepribadian, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi dan kesiapan hidup setelah bebas.
Kedua, Program Bantuan dan Pendampingan Hukum melalui Squad Law Firm.
Program yang dipimpin Adv. Moch. Choliq Al Muchlis tersebut diarahkan untuk memberikan akses konsultasi, penyuluhan, pendampingan, serta edukasi mengenai hak-hak hukum bagi WBP.
Program ini memiliki maksud untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus memastikan bahwa masyarakat yang sedang menjalani proses pemasyarakatan tetap memperoleh akses terhadap informasi dan bantuan hukum secara layak, profesional, humanis, dan berkeadilan.
Ketiga, Program Publisitas dan Edukasi Publik melalui Berita Nusantara 89.
Melalui jaringan media, program ini diarahkan untuk menyebarluaskan berbagai informasi positif mengenai kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, inovasi, serta capaian Pemasyarakatan kepada masyarakat.
Publikasi tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi yang sehat antara lembaga Pemasyarakatan dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman bahwa proses pemasyarakatan bukan hanya berkaitan dengan pembinaan selama menjalani pidana, tetapi juga merupakan bagian dari proses mempersiapkan seseorang agar mampu kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.
Ketua DPW Squad Nusantara Jatim, Kemas Elfiyansyah Baky, menegaskan bahwa kehadiran Squad Nusantara dalam konsolidasi tersebut bukan sekadar membangun hubungan kelembagaan, melainkan membawa semangat untuk ikut berkontribusi dalam program pemerintah.
«“Kami hadir untuk bergerak bersama pemerintah. Melalui tiga pilar kerja sama ini, Squad Nusantara Jatim ingin memastikan warga binaan tidak hanya mendapatkan hak hukumnya, tetapi juga memiliki keterampilan wirausaha yang siap pakai saat bebas nanti,” tegas Kemas.»
Menurutnya, keberhasilan pembinaan WBP tidak cukup hanya diukur dari proses selama berada di dalam Lapas atau Rutan, tetapi juga dari seberapa jauh mereka mampu kembali ke masyarakat dengan membawa bekal keterampilan, mental positif, serta kemampuan untuk hidup mandiri.
Sementara itu, Ketua DPC Squad Nusantara Sidoarjo, Wedha D. Purbianto, menjelaskan bahwa konsep pelatihan yang ditawarkan lebih menitikberatkan pada hasil dan keberlanjutan.
«“Pelatihan kerja yang kami rancang tidak sebatas teori, melainkan pelatihan berbasis produk dan wirausaha mandiri agar para warga binaan memiliki daya saing nyata saat kembali ke masyarakat,” jelas Wedha.»
Ia berharap program tersebut ke depan dapat dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi masing-masing Lapas maupun Rutan, sehingga keterampilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan peluang pasar.
Di sisi lain, Managing Partner Squad Law Firm, Adv. Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI., M.H., CPM., menegaskan pentingnya akses terhadap bantuan dan pemahaman hukum bagi WBP.
«“Pendampingan hukum ini adalah wujud penegakan hak asasi manusia di dalam Lapas dan Rutan. Bersama Ditjenpas, kami ingin memastikan tidak ada warga binaan yang kehilangan hak hukumnya,” ungkap Choliq.»
Konsolidasi tersebut juga memiliki tujuan jangka panjang, yakni mendorong terciptanya ekosistem pembinaan Pemasyarakatan yang semakin produktif, kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kemandirian.
Squad Nusantara Jatim berharap sinergi yang dibangun tidak berhenti pada pertemuan atau seremoni, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata, terukur, dan berkelanjutan di sejumlah Lapas dan Rutan di Jawa Timur.
Harapannya, keterampilan yang diperoleh WBP dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mengurangi potensi mereka kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.
Kakanwil Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, A.Md.IP., S.Sos., M.H., menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif yang ditawarkan DPW Squad Nusantara Jatim, Squad Law Firm, dan Berita Nusantara 89.
Kolaborasi tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena menyatukan unsur pemberdayaan, bantuan hukum, dan komunikasi publik dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret antara organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, media, dan jajaran Pemasyarakatan dalam menciptakan pola pembinaan yang semakin humanis dan produktif.
Pada akhirnya, semangat yang ingin dibangun adalah bahwa setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, memperoleh keterampilan, memahami hak dan kewajibannya, serta kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan produktif.
Dengan sinergi berbagai pihak, pembinaan Pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan semakin mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi WBP, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.
(Red-Ad1)
