Tulang Bawang Barat –Satupena.co.id: Polemik terkait data pokok pendidikan (Dapodik) mencuat di balik gagalnya SMP Negeri 5 Tulang Bawang Barat memperoleh bantuan revitalisasi gedung sekolah. Di tengah perbedaan penjelasan antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, ratusan siswa masih harus menjalani proses belajar mengajar di bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah dan berpotensi membahayakan keselamatan.
Kondisi bangunan sekolah saat ini memprihatinkan. Atap mengalami kebocoran, plafon di sejumlah ruang kelas rusak dan jebol, serta beberapa tiang penyangga dilaporkan mulai lapuk. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung setiap hari.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 5 Tulang Bawang Barat, Amanah Hariyati, menegaskan bahwa data Dapodik sekolah tidak mengalami kendala sebagaimana yang dituduhkan.
“Dapodik kami bagus, tidak ada masalah. Pembayaran gaji, tunjangan, hingga sertifikasi guru berjalan lancar tanpa hambatan. Yang bermasalah justru kondisi fisik gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan,” ujar Amanah, Senin (13/7).
Senada dengan itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ginanjar, mengatakan pihak sekolah secara rutin mengusulkan perbaikan bangunan setiap tahun. Namun, sejak terakhir menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018, belum ada lagi bantuan rehabilitasi maupun revitalisasi yang diterima sekolah.
Di sisi lain, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat, Badri, memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, sekolah tidak memperoleh bantuan revitalisasi karena kualitas data Dapodik yang dinilai belum memenuhi persyaratan.
“Dapodiknya jelek, makanya tidak dapat. Syarat revitalisasi Dapodik harus bagus,” kata Badri.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab sebenarnya gagalnya usulan revitalisasi. Pasalnya, apabila data Dapodik memang bermasalah, layanan administrasi lain seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru semestinya juga berpotensi terdampak. Namun, menurut pihak sekolah, seluruh layanan tersebut tetap berjalan normal.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat menjembatani perbedaan pandangan antara sekolah dan Dinas Pendidikan terkait status data Dapodik tersebut.
Sementara polemik terus berlangsung, ratusan siswa dan tenaga pendidik masih harus beraktivitas di gedung yang mengalami kerusakan. Kondisi ini memunculkan harapan agar pemerintah daerah segera melakukan verifikasi data sekaligus mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan warga sekolah melalui penanganan darurat maupun program rehabilitasi.
Laporan: Tim Investigasi
