Bener Meriah –Satupena.co.id: Kehadiran tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang menghentikan aktivitas pembangunan sekaligus menutup akses Jalan Tajuk Enang-Enang pada Senin, 22 Juni 2026, menuai reaksi dan kekecewaan dari berbagai kalangan masyarakat di dataran tinggi Gayo.
Jalan yang pembukaannya dipelopori oleh Syahrial Abadi tersebut dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat dan dukungan donasi dari berbagai pihak. Bagi warga, keberadaan akses tersebut bukan hanya menjadi jalur alternatif penghubung antara wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, tetapi juga dianggap sebagai simbol harapan terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat pedalaman.
Muslim Aman Punce menilai keputusan penghentian pembangunan dan penutupan akses jalan tersebut telah melukai harapan masyarakat yang selama ini berjuang secara swadaya untuk membuka keterisolasian wilayah.
“Terbukanya akses Enang-Enang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, memperpendek jarak tempuh, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga Takengon dan Bener Meriah. Karena itu, penghentian pembangunan dan penutupan akses ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam di tengah masyarakat,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan akses jalan yang layak sebagai bagian dari hak warga negara dalam memperoleh pemerataan pembangunan.
“Kami bukan meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin hak kami sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses dan pemerataan pembangunan. Jangan bunuh harapan masyarakat Gayo,” tegas Muslim Aman Punce.
Ia berharap pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Aceh, serta Gubernur Aceh dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat dataran tinggi Gayo. Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat ditempuh melalui dialog dan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pembangunan yang telah diperjuangkan dengan tenaga, waktu, dan biaya secara swadaya oleh masyarakat seharusnya menjadi perhatian bersama agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh warga.
Muslim juga menegaskan bahwa masyarakat Gayo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia meminta agar persoalan ini tidak dipandang dari sudut pandang kesukuan semata, melainkan sebagai aspirasi masyarakat lintas etnis yang mendiami wilayah tengah Aceh.
“Urang Gayo bukan hanya merujuk pada satu suku tertentu. Wilayah tengah Aceh dihuni oleh berbagai suku yang hidup berdampingan, seperti Gayo, Aceh, Batak, Jawa, dan berbagai suku lainnya. Mereka memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan yang layak,” katanya.
Ia menambahkan, akses infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan warga secara keseluruhan.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi yang berkembang dan mencari solusi terbaik agar pembangunan akses Jalan Tajuk Enang-Enang tidak terhenti, sehingga harapan masyarakat terhadap konektivitas dan kemajuan wilayah tengah Aceh tetap terjaga.
Reporter: Wenjuans
Editor: Redaksi
