Scroll untuk baca artikel
Ketuk Play Untuk Melihat Tayangan Live DMTV Malang
JAWA TIMUR

Diduga Bupati Dekengi Gereja Tak Kantongi Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

25
×

Diduga Bupati Dekengi Gereja Tak Kantongi Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Sebarkan artikel ini

0:00

satupena.co.id: Dewan Pimpinan Pusat ( DPP )  Organisasi Sayap Kanan Jokowi Center Forum Komunikasi Wartawan Indonesia ( FKWI ) : Organisasi Sosial Kemasyarakatan Media dan Pers

dan Bala Gibran Nusantara ( BGN ) : Organisasi Sosial Kemasyarakatan Backup Hukum dan Politik Solidaritas

Ketua Umum Dr. (HC)., Saiful Amin, Amd., SE., MAP. yang juga merupakan Putra Daerah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur menyoroti keterlibatan Pejabat Kabupaten ( Bupati ) yang diduga dekengi Gereja tak Kantongi Izin Pendirian Rumah Ibadah di Wilayahnya.
Jakarta Timur – Senin 1 April 2024 – 15.35 WIB

KOMPASTV – NASIONAL – HUMANIORA
Mendagri Jelaskan 4 Syarat Pendirian Rumah Ibadah, Termasuk Dukungan Warga SekitarHumaniora | 9 April 2023, 14:59 WIB

Baca juga Artikel ini :   Tak Sampai 24 Jam, Polisi Tahan Pelaku Begal Payudara di Dau Malang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan empat syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
BOGOR, KOMPAS.TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan empat syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006.

Menurut Tito, PBM tersebut salah satunya mengatur tentang kerukunan hidup beragama, termasuk pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
Namun, di Pasal 14 PBM tersebut, yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah, disyaratkan empat hal, yakni minimal 90 jemaah, harus ada dukungan 60 warga sekitar, rekomendasi FKUB, dan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di masing-masing daerah.
Ia menyebut banyak masalah dalam praktik pelaksanaan aturan tersebut.

Baca juga Artikel ini :   Operasi Keselamatan Semeru 2024 : Satlantas Polres Malang Berikan Bantuan Pada Relawan Perlintasan Kereta

“Dalam praktik, ini banyak masalah,” kata Tito pada saat sambutan peresmian Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat yang dulu dikenal dengan nama GKI Yasmin.

“Pertama adalah 90 orang untuk mendirikan tempa ibadah, begitu kemudian yang melaksanakan ibadah itu kurang dari 90, mulai timbul protes, terutama di rumah,” tuturnya.

Misalnya, saat pelaksanaan ibadah dilakukan di salah satu rumah, dan jumlah jemaat yang hadir mencapai 90 orang, itu terkadang menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga Artikel ini :   Gelar Apel Ops Ketupat Semeru 2024, Polres Malang Optimalkan Pelayanan Masyarakat

“Satu minggu mungkin di rumah, di ruko, yang jumlahnya 90 orang, padahal itu bukan rumah ibadah. Ini pro kontra. Itu ada yang mengatakan, ‘Itu rumah ibadah’, kurang dari 90, bubarin,” ungkapnya, menjelaskan.
Kedua, keharusan mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar.
Menurut Tito, tak jarang warga sudah mendukung, tetapi ada orang dari kelompok tertentu yang memengaruhi masyarakat agar tidak mencapai 60 dukungan.

DPP FKWI dan BGN
– Ketua Umum
– Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *