Aceh Tengah –Satupena.co.id: Organisasi Pembela Tanah Air (PETA) Kabupaten Aceh Tengah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026 di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, Senin (29/6/2026). Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru PETA Aceh Tengah periode 2026–2031.
Musda dihadiri Ketua PETA Provinsi Aceh Ir. Tagore Abu Bakar, yang juga menjabat sebagai Bupati Bener Meriah, Wakil Bupati Aceh Tengah Mukhsin Hasan, Penasehat PETA Aceh Ir. Syukur Kobath, unsur DPRK Aceh Tengah, Kodim 0106/Aceh Tengah, Polres Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Pengadilan Negeri Aceh Tengah, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Tengah, KNPI Aceh Tengah, Karang Taruna, Komisaris Rumah Tani Aceh Tengah dan Bener Meriah, jajaran pengurus PETA, serta berbagai elemen masyarakat.
Ketua PETA Aceh Tengah, Abdullah, dalam laporannya mengatakan bahwa Musda merupakan agenda organisasi yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memilih kepengurusan baru secara demokratis, profesional, dan bertanggung jawab. Ia berharap kepengurusan hasil Musda mampu membawa organisasi semakin solid serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu dalam sambutan Penasehat PETA Aceh, Ir. Syukur Kobath, memaparkan sejarah berdirinya PETA yang berawal dari inisiatif masyarakat Aceh Tengah pada masa konflik. Menurutnya, organisasi tersebut berkembang melalui koordinasi dengan pemerintah, TNI, dan Polri hingga menjadi organisasi yang memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi Aceh.
Ia menegaskan, PETA tetap berkomitmen menjaga persatuan, mempererat silaturahmi antar sesama anggota, serta menghindari segala bentuk perpecahan. Selain itu, ia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi dan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami, potensi sumber daya alam dapat dikelola secara legal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Aceh Tengah, Mukhsin Hasan, menyampaikan bahwa PETA merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi pengembangan pertambangan rakyat sepanjang memenuhi ketentuan hukum, termasuk melalui penetapan WPR dan perizinan yang sah.
Selain sektor pertambangan, Mukhsin juga menyinggung rencana optimalisasi pengelolaan potensi daerah, termasuk komoditas getah pinus melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Melalui Musda ini kami berharap PETA Aceh Tengah semakin solid, terus menjaga persatuan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah demi kemajuan daerah,” katanya.
Ir. Tagore Abu Bakar, Selaku Ketua PETA Provinsi Aceh dalam arahannya kembali menegaskan komitmen organisasi terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajak seluruh anggota PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya serta tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo.
Tagore juga menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah harus mengedepankan kepastian hukum agar mampu menciptakan kesejahteraan tanpa memunculkan konflik di tengah masyarakat.
Ia menambahkan bahwa PETA memiliki pengalaman dalam membantu masyarakat pada masa konflik, termasuk menjaga fasilitas umum dan memberikan perlindungan kepada warga. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi modal bagi organisasi untuk terus berkontribusi secara positif dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkokoh persatuan bangsa.
Pada kesempatan itu, Tagore juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan dana masing-masing sebesar Rp100 juta kepada PETA Aceh Tengah dan PETA Bener Meriah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Setelah seluruh tahapan persidangan berlangsung, Musyawarah Daerah menetapkan Helmi sebagai Ketua PETA Kabupaten Aceh Tengah periode 2026–2031.
Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Helmi menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh peserta Musda yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Penasehat PETA Aceh Ir. Syukur Kobat dan Ketua PETA Provinsi Aceh Ir. Tagore Abu Bakar atas bimbingan dan dukungan terhadap perkembangan organisasi.
Helmi menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.
“Saya siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan mengabdikan diri kepada Merah Putih, siap bekerja, siap mengemban tanggung jawab, dan siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka… Merdeka… Hidup PETA,” tegasnya disambut tepuk tangan para peserta Musda.
Musda PETA Aceh Tengah Tahun 2026 diharapkan menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang aman, damai, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
