Takengon —Satupena.co.id: Pemerintah mempercepat relokasi 17 sekolah yang berada di zona merah rawan bencana di Kabupaten Aceh Tengah, guna menjamin keselamatan peserta didik sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.
Langkah ini diambil setelah hasil pendataan menunjukkan sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan struktural berat, termasuk SD Negeri 10 Linge yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah aktivitas belajar siswanya berlangsung di tenda darurat.
Tim gabungan dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, serta Dinas Pendidikan Aceh Tengah.
Sebagai solusi cepat, sebanyak 93 siswa SDN 10 Linge kini telah dipindahkan ke ruang kelas milik SMP Negeri 26 Takengon. Kebijakan ini dinilai efektif mengingat lokasi kedua sekolah berdekatan dan SMPN 26 Takengon masih memiliki ruang belajar yang belum terpakai secara optimal.
“Pemindahan ini penting agar siswa tidak lagi belajar di tenda darurat, tetapi di ruang kelas yang lebih aman dan layak,” ujar perwakilan tim gabungan dalam keterangan di lapangan.
Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama pemerintah pusat telah menyiapkan lahan relokasi permanen seluas sekitar 1,5 hektare. Lokasi tersebut direncanakan menjadi kawasan pendidikan baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon, dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi lama.
Guna mempercepat proses pembebasan lahan, Bupati Aceh Tengah dijadwalkan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam waktu dekat.
Dari total 17 sekolah yang terdampak, tiga sekolah telah masuk dalam program Rehabilitasi Vital (Revit) Tahap I TNI. Sementara itu, sekolah lainnya yang semula direncanakan diperbaiki di lokasi lama kini dialihkan ke skema relokasi penuh demi meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Sambil menunggu pembangunan sekolah permanen, pemerintah menyiapkan fasilitas pembelajaran sementara berupa Ruang Kelas Darurat (RKD). Pembangunan RKD dilakukan bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan dijadwalkan dimulai pada Sabtu (6/6/2026).
Sebanyak lima ruang kelas darurat akan dibangun, masing-masing tiga unit untuk SDN 10 Linge dan dua unit untuk SMPN 26 Takengon. Fasilitas ini akan ditempatkan di dekat hunian sementara warga agar mudah dijangkau oleh siswa.
Pemerintah menargetkan, pada tahun ajaran baru mendatang, kegiatan belajar mengajar sudah dapat berlangsung di ruang kelas darurat tersebut.
Untuk mendukung operasional selama masa transisi, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dana kepada sekolah terdampak. SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon masing-masing menerima bantuan sebesar Rp25 juta.
Selain itu, SDN 10 Linge memperoleh tambahan dana sebesar Rp30 juta yang akan digunakan untuk pembersihan lingkungan sekolah, penyediaan sarana belajar sementara, serta pengadaan buku dan perangkat pendukung.
Pemerintah menilai, relokasi ini menjadi momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pendidikan di Aceh Tengah. Melalui skema penggabungan sekolah (regrouping) dan redistribusi siswa, pembangunan fasilitas pendidikan ke depan diharapkan lebih efektif dan sesuai dengan sebaran pemukiman baru masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek pascabencana, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor pendidikan terhadap risiko bencana di masa depan. ( Onot P ).
