Aceh Tengah- Satupena.co.id: Ratusan masyarakat Kecamatan Ketol menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRK Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026). Mereka menuntut kejelasan dan percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana longsor yang menyerupai “sinkhole” di Desa Pondok Balek.
Aksi tersebut dipicu oleh kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol, yang terus melebar sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 26 November 2025. Warga menilai hingga kini belum ada progres signifikan di lokasi terdampak, terutama pada ruas jalan utama yang rusak parah.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jalan yang terputus akibat banjir bandang dan longsor, mempercepat penanganan titik longsor yang disebut warga sebagai “lobang raksasa”, serta melakukan pendataan ulang korban secara menyeluruh.
“Jangan hanya janji. Kami butuh bukti pembangunan nyata di Pondok Balek,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Selain perbaikan jalan, warga juga menuntut perbaikan sejumlah jembatan di wilayah Kecamatan Ketol yang mengalami kerusakan struktural. Mereka mendesak agar bantuan kepada korban bencana disalurkan secara konkret dan tepat sasaran.
Massa aksi juga meminta agar Bupati Aceh Tengah, Sekretaris Daerah, dan dinas terkait hadir langsung menemui pendemo untuk memberikan penjelasan terbuka di hadapan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan warga masih bertahan di depan gedung DPRK karena belum diberikan akses masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum resmi.
Aksi tersebut diterima oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugi, didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Hamdan Guru Gama, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Pimpinan dewan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak eksekutif.
Situasi di lokasi terpantau berlangsung kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian. Namun warga menegaskan akan terus mengawal proses penanganan bencana hingga ada kepastian langkah konkret dari pemerintah daerah.
