Takengon –Satupena.co.id: Puluhan warga Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, mendatangi Kantor Camat Kebayakan, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan ketidaktransparanan dalam pendataan korban bencana hidrometeorologi yang berujung pada ketidakmerataan penyaluran bantuan.
Warga menilai proses pendataan penerima bantuan pascabencana tidak dilakukan secara terbuka dan adil. Sejumlah masyarakat yang merasa terdampak justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dari maupun bantuan lainnya.
Dalam pertemuan dengan pihak kecamatan, warga secara tegas menuntut evaluasi menyeluruh, termasuk mendesak agar Kepala Dusun Pasir Ihsan dicopot dari jabatannya. Mereka menuding pendataan dilakukan secara selektif dan tidak menyeluruh.
Salah seorang warga berinisial H (38) mengaku kecewa dengan proses yang berlangsung.
“Yang terdata dan menerima bantuan justru keluarga tertentu saja. Kami yang juga terdampak tidak mendapatkan apa-apa. Kami kecewa karena terkesan pilih kasih,” ujarnya di hadapan aparat kecamatan.
Keluhan serupa disampaikan Fahrudin, warga lainnya. Ia menuturkan, selain persoalan bantuan, sebagian warga masih mengalami trauma akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
“Sampai sekarang kami masih trauma. Kalau hujan turun, kami masih khawatir akan terjadi lagi seperti kemarin,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Kecamatan Kebayakan melalui Kepala Seksi Sosial, Asma, menegaskan bahwa kecamatan tidak melakukan pendataan langsung di lapangan.
Menurutnya, data korban sepenuhnya bersumber dari pemerintah desa melalui perangkat dusun.
“Data yang kami terima berasal dari desa melalui dusun. Kami hanya menerima dan meneruskan ke pihak terkait,” jelas Asma.
Ia menyebutkan, data yang diserahkan perangkat dusun berjumlah sekitar 217 nama dan masih dalam tahap verifikasi administrasi. Proses tersebut, kata dia, bertujuan memastikan tidak ada kekeliruan sebelum data diusulkan ke instansi terkait.
“Data harus lengkap dan betul-betul semua terdata dulu. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal, karena kalau sudah diusulkan dan ada yang ketinggalan, tidak bisa lagi dimasukkan,” ujarnya.
Namun demikian, warga mempertanyakan lambannya proses penyaluran bantuan. Mereka mengaku data telah diserahkan ke kecamatan sekitar sepekan lalu, menyusul polemik yang sempat terjadi di tingkat desa dan dusun.
Warga menegaskan tuntutan utama mereka bukan semata-mata soal bantuan, melainkan transparansi dan keadilan dalam proses pendataan. Mereka meminta evaluasi menyeluruh agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang dalam fase pemulihan pascabencana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Mendale maupun Kepala Dusun Pasir Ihsan terkait tuntutan tersebut.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, guna menjaga kondusivitas sosial di Desa Mendale serta memastikan distribusi bantuan berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. ( Onot . P ).
