Aceh Tamiang – Satupena.co.id: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang memasuki fase krusial. Pemerintah daerah bersama (BNPB) menggelar rapat koordinasi khusus untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan sosial, Rabu (25/2/2026), di Aula Setdakab Aceh Tamiang.
Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Tamiang, , memaparkan bahwa saat ini ribuan unit hunian masih dalam tahap identifikasi dan pembangunan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Proses identifikasi dan validasi terus berjalan. Kami ingin memastikan seluruh warga terdampak benar-benar terdata dan mendapatkan haknya,” ujar Armia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementerian PUPR menangani 815 unit rumah, termasuk 600 unit di Kampung Simpang Empat. Sementara BNPB mencatat 1.231 unit masih dalam tahap identifikasi mendalam.
Selain itu, sejumlah lembaga kemanusiaan turut berkontribusi, antara lain Persis (50 unit), Baitul Mal (117 unit), dan Konsorsium Nasional (30 unit), dengan dukungan tambahan dari BAZNAS, Mercy, dan GPCI.
Namun, total kebutuhan hunian berdasarkan validasi usulan camat dan datok penghulu mencapai lebih dari 8.000 unit. Artinya, masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan riil dan realisasi pembangunan.
Di luar pembangunan fisik, Pemkab juga melaporkan progres bantuan biaya sewa rumah. Tahap I telah disalurkan kepada 270 kepala keluarga (KK). Sementara Tahap II dan III yang mencakup 1.820 KK masih dalam proses verifikasi lapangan.
Dari sisi bantuan sosial, Kementerian Sosial menyalurkan santunan kematian sebesar Rp15 juta per jiwa. Selain itu, diusulkan bantuan perabotan Rp3 juta per KK dan stimulan ekonomi Rp5 juta per KK bagi 1.286 KK terdampak.
Kepala BNPB, , menegaskan agar proses birokrasi tidak menghambat masyarakat.
“Jangan ada antrean panjang yang menyulitkan warga di kantor bank. Saya minta Bupati, Dandim, dan Kapolres mengawal agar pihak perbankan menjemput bola hingga ke kecamatan atau desa. Kita harus melayani masyarakat dengan cepat dan humanis,” tegasnya.
BNPB juga merinci nilai bantuan stimulan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Selain itu, jaminan hidup (jadup) diberikan sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari selama 90 hari.
Camat Karang Baru, Fakhrurrazi Syamsuyar, menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan. Tercatat sekitar 900 unit rumah telah terverifikasi namun belum tersentuh pembangunan.
Ia juga mengungkapkan persoalan warga yang bermukim di lahan pihak ketiga, seperti aset PT KAI, lahan HGU perusahaan, maupun rumah dinas pensiunan. Di Desa Suka Jadi saja, sekitar 1.800 jiwa terdampak dalam kategori tersebut.
Proyek huntap insitu yang sedang berjalan pun dilaporkan mengalami stagnasi di sejumlah titik.
“Banyak titik pembangunan terhenti, memicu keresahan warga. Karena lambatnya progres, sebagian masyarakat mulai memilih opsi Dana Tunggu Hunian (DTH), baik secara sukarela maupun karena ketidakpastian pembangunan,” ujar Fakhrurrazi.
Ia meminta arahan teknis dari BNPB terkait skema bantuan bagi warga yang tinggal di lahan non-pribadi agar tidak terjadi kekosongan bantuan.
Menanggapi hal itu, BNPB menyatakan komitmen mencari solusi teknis, termasuk kemungkinan relokasi mandiri maupun skema bagi penyewa.
Di sisi lain, Pelaksana Harian Dinas Sosial, Ahmad Yani, menekankan pentingnya percepatan pemadanan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 1.286 data telah diajukan untuk proses pemadanan. Namun, data tahap pertama yang mencakup 7.737 entri belum dapat diteruskan ke pusat karena masih menunggu penetapan dari Dukcapil.
“Penetapan pemadanan dari Dukcapil Pusat adalah prasyarat mutlak sebelum data diajukan ke Kementerian Sosial. Tanpa sinkronisasi ini, bantuan sosial berpotensi terlambat,” ujar Ahmad Yani.
Dalam forum tersebut, Bupati Armia juga mengusulkan fleksibilitas kebijakan bagi warga yang telah memperbaiki rumah secara mandiri menggunakan dana pribadi atau berutang.
“Warga yang sudah memperbaiki rumahnya dengan biaya sendiri tetap harus didata dengan bukti autentik agar dana stimulan bisa dicairkan sebagai pengganti biaya,” katanya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan dan Deputi Bidang Logistik Andi Eviana, untuk memastikan dukungan logistik serta anggaran masa transisi darurat terserap secara akuntabel dan tepat sasaran.
Dengan kebutuhan hunian yang masih ribuan unit dan proses verifikasi yang belum rampung, percepatan sinkronisasi data serta kepastian skema bantuan menjadi kunci agar warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal layak dan permanen. ( D. Yogi. S ).
