BANDAR LAMPUNG – Satupena.co.id: Upaya penelusuran transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kembali menemui jalan buntu.
Setelah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung tidak memberikan tanggapan atas surat konfirmasi redaksi, kini giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang belum memberikan jawaban resmi terkait selisih anggaran pengadaan layanan internet senilai Rp7,38 miliar.
Padahal, dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, Sekda memegang peran strategis sebagai koordinator perangkat daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab mengawal efisiensi serta akuntabilitas perencanaan anggaran.
Kronologi Upaya Konfirmasi Redaksi
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides), wartawan Satupena.co.id mengirimkan pesan permohonan wawancara dan konfirmasi tertulis kepada Marindo Kurniawan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp di nomor 0812-79XX-XXXX pada Kamis (12/11/2026) sekira pukul 08.23 WIB.
Dalam pesan tersebut, redaksi mengajukan tiga poin pertanyaan krusial menyangkut fungsi pengawasan TAPD:
1. Evaluasi RKA: Bagaimana proses verifikasi TAPD terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pengadaan internet Dinas Kominfo senilai Rp8,28 miliar hingga lolos disetujui dalam APBD 2025?
2. Kewajaran Harga: Apakah Pemerintah Provinsi Lampung mengetahui adanya variabel teknis khusus—seperti kontrak tahun jamak (multiyears), standar Service Level Agreement (SLA), atau infrastruktur tambahan—yang membuat nilai kontrak terpaut jauh dari acuan harga resmi?
3. Langkah Audit: Apakah Sekda akan meminta Inspektorat Daerah melakukan audit internal atau memanggil Kepala Dinas Kominfo guna menjelaskan penggunaan anggaran serta kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik?
Pantauan pada aplikasi perpesanan menunjukkan pesan konfirmasi tersebut telah masuk dan berstatus centang dua. Namun, hingga siang hari tidak ada balasan yang diterima.
Redaksi kemudian kembali mengirimkan pesan pengingat (follow-up) pada pukul 13.39 WIB di hari yang sama. Hingga berita ini diturunkan pada pukul 14.21 WIB, pesan kedua tersebut juga terpantau hanya berstatus terkirim dan belum mendapatkan respons.
Baca Juga: Selisih Anggaran Internet Rp7,38 Miliar Jadi Sorotan, Kadis Kominfo Lampung Pilih Bungkam
Jejak Selisih Anggaran di Dokumen E-Purchasing
Sorotan tajam terhadap proyek internet ini bermula dari penelusuran dokumen belanja e-purchasing Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen tersebut, Dinas Kominfo Provinsi Lampung mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp8,28 miliar kepada penyedia jasa PT Sumatra Multimedia Solusi.
Anggaran tersebut terbagi untuk paket fiber optik domestik dan internasional dengan selisih mencapai Rp7,38 miliar jika dibandingkan dengan harga acuan pada E-Katalog LKPP.
Sikap tertutup ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik dan mendesak adanya ruang hak jawab serta audit dari lembaga berwenang seperti BPK maupun APH. (Andre/Red)
