Bener Meriah- Satupena.co.id: Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti alokasi anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp387.535.000 atau sekitar Rp387,5 juta.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), anggaran tersebut terbagi dalam empat paket pengadaan, yakni belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp184 juta, konsumsi kegiatan reses Rp115,7 juta, konsumsi rapat paripurna dan rapat biasa Rp76,5 juta, serta makanan dan minuman rapat sebesar Rp11,335 juta.
Keempat paket tersebut tercatat menggunakan metode pengadaan e-purchasing, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dengan periode pelaksanaan Januari 2026.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar, menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah kondisi masyarakat Bener Meriah yang masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Ia menilai setiap alokasi belanja pemerintah daerah perlu dipastikan memiliki urgensi, peruntukan, serta manfaat yang jelas bagi kepentingan publik. Terlebih, pemerintah daerah masih dihadapkan pada kebutuhan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
TTI juga meminta agar realisasi anggaran tersebut dapat dibuka secara transparan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, volume konsumsi, jumlah penerima manfaat, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Menurut TTI, pencantuman paket pengadaan dalam RUP merupakan bagian dari perencanaan pengadaan dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh anggaran telah direalisasikan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjadi hal penting.
Atas dasar tersebut, Nasruddin Bahar mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman di lingkungan Sekretariat DPRK Bener Meriah.
Pengawasan diperlukan guna memastikan setiap pengeluaran benar-benar didasarkan pada kegiatan yang sah, sesuai kebutuhan, didukung bukti pertanggungjawaban yang valid, serta tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan daerah.
“Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, masyarakat Bener Meriah masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana,” ungkap Nasruddin.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media ini terkait sorotan terhadap alokasi anggaran tersebut, Sekretaris DPRK Bener Meriah, Husni, memberikan tanggapan singkat.
“Saya pelajari dulu,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Sekretariat DPRK Bener Meriah mengenai rincian kebutuhan, dasar perhitungan, serta mekanisme pertanggungjawaban atas empat paket belanja makanan dan minuman tersebut.
