MEDAN – Satupena.co.id: Direktur Eksekutif Mahasiswa Rakyat Corruption Watch (MARA CW), Hamdi Hasibuan, M.Sos., menyoroti persoalan transparansi pelayanan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara, khususnya terkait perhitungan tagihan pelanggan akibat kebocoran air. Ia mendesak manajemen perusahaan daerah tersebut memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar penetapan tagihan yang dinilai membingungkan pelanggan.
Menurut Hamdi, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Pelanggan tidak hanya berkewajiban membayar tagihan, tetapi juga berhak mengetahui secara jelas komponen biaya, dasar perhitungan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi persoalan dalam pemakaian air.
Ia menilai, minimnya penjelasan mengenai tagihan akibat kebocoran berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Perumda Tirtanadi.
Salah satu persoalan yang disoroti MARA CW adalah munculnya tagihan lanjutan setelah pelanggan menerima penjelasan mengenai tagihan pada bulan pertama. Pada bulan berikutnya, pelanggan disebut kembali menerima tagihan yang dikaitkan dengan sisa pemakaian akibat kebocoran, dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari tagihan sebelumnya.
Kondisi tersebut, menurut Hamdi, perlu dijelaskan secara terbuka agar pelanggan memahami apakah tagihan yang muncul merupakan akumulasi pemakaian sebelumnya, perhitungan pemakaian berjalan, atau komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Persoalannya adalah keterbukaan informasi. Pelanggan berhak mengetahui secara jelas berapa total tagihan yang harus dibayarkan, bagaimana perhitungannya, serta apa dasar penetapan nominal tersebut. Jangan sampai masyarakat terus dibebani tagihan tanpa mendapatkan penjelasan yang terperinci,” tegas Hamdi kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
MARA CW mendesak jajaran manajemen Perumda Tirtanadi, khususnya petugas lapangan dan bagian layanan pelanggan atau Customer Service (CS), untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan jawaban yang jelas terhadap setiap keluhan masyarakat.
Sebagai perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan layanan air bersih, Perumda Tirtanadi diharapkan menerapkan prinsip pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap persoalan yang berkaitan dengan tagihan pelanggan perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat.
“Jangan hanya menuntut pelanggan untuk membayar tagihan, tetapi ketika masyarakat mempertanyakan dasar perhitungannya, mereka juga harus mendapatkan jawaban yang jelas. Pelanggan berhak memperoleh informasi yang transparan dan pelayanan yang memuaskan,” ujarnya.
Hamdi meminta manajemen Perumda Tirtanadi mengevaluasi mekanisme penetapan tagihan akibat kebocoran, prosedur pemeriksaan meter air, penanganan kebocoran, serta sistem pengaduan pelanggan.
Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar setiap keluhan dapat ditindaklanjuti berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
Ia juga menilai, penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami dapat membantu menghindari kesalahpahaman antara perusahaan dan pelanggan. Karena itu, manajemen diminta memastikan petugas memberikan informasi yang konsisten mengenai rincian tagihan maupun langkah penyelesaiannya.
Hamdi menegaskan, MARA CW tidak ingin persoalan transparansi tagihan dan kualitas pelayanan hanya berhenti pada penyampaian keluhan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian yang memadai, MARA CW membuka kemungkinan kembali menggelar aksi damai jilid II di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
“Jangan sampai kami harus kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi damai jilid II. Kami ingin ada keterbukaan, evaluasi, dan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pelanggan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya mengenai pelayanan dan tagihan yang harus mereka bayarkan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan manajemen untuk memastikan pelanggan memperoleh penjelasan memadai ketika menghadapi persoalan tagihan akibat kebocoran air.
Bagi MARA CW, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik. Hamdi berharap manajemen Perumda Tirtanadi tidak mengabaikan masukan masyarakat dan segera memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme perhitungan tagihan yang dipersoalkan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan data, sehingga pelanggan memperoleh kepastian mengenai kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada mereka.
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, konfirmasi telah diupayakan kepada Kepala Humas Perumda Tirtanadi, Lokot, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari pihak yang bersangkutan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Perumda Tirtanadi untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme perhitungan tagihan akibat kebocoran, prosedur penanganan pengaduan pelanggan, serta langkah evaluasi pelayanan yang telah atau akan dilakukan.
Hamdi berharap perusahaan segera memberikan penjelasan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pelayanan air bersih.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Kami berharap persoalan ini segera dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirtanadi tidak semakin menurun,” tutup Hamdi Hasibuan.
(Ade Saputra)
