ACEH Jum’at 18 September 2026 – Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Aceh, Muhammad Sufyan, SE, melontarkan kritik keras terhadap tata niaga kelapa sawit Aceh yang dinilai belum mampu mengoptimalkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah.
Sufyan mempertanyakan kondisi ketika komoditas sawit diproduksi di Aceh dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar CPO masih dikirim melalui jalur darat menuju Sumatera Utara.
“Sampai kapan Aceh hanya menjadi tempat menanam dan memanen sawit, sementara nilai tambah, aktivitas logistik dan perputaran ekonominya justru banyak terjadi di luar Aceh, tegas Sufyan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh lagi berhenti pada diskusi atau seminar. Pemerintah harus menetapkan target yang jelas dan dapat diukur.
Lima Tuntutan APKASINDO
Pertama, Pemerintah Aceh harus menetapkan target peningkatan ekspor langsung CPO melalui pelabuhan Aceh.
Menurut Sufyan, pemerintah perlu membuat roadmap dengan target tahunan yang diumumkan kepada publik, termasuk berapa persen CPO Aceh yang harus diekspor melalui pelabuhan Aceh.
“Jangan hanya mengatakan Pelabuhan Krueng Geukueh akan dikembangkan. Tetapkan target tahun pertama berapa persen, tahun kedua berapa persen, dan kapan Aceh mampu menjadi pintu ekspor utama untuk CPO-nya sendiri, katanya.
Kedua, audit menyeluruh biaya logistik CPO Aceh harus dilakukan secara terbuka.
Audit tersebut harus menghitung biaya pengangkutan dari sentra produksi menuju pelabuhan, biaya bongkar-muat, penyimpanan, serta biaya ekspor.
Hasilnya harus dibandingkan dengan biaya pengiriman melalui Sumatera Utara sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk menentukan intervensi.
“Kita harus tahu angka sebenarnya. Jangan berdebat berdasarkan asumsi. Berapa biaya per ton lewat Aceh dan berapa lewat Sumatera Utara? Publikasikan datanya, ujar Sufyan.
Ketiga, modernisasi Pelabuhan Krueng Geukueh harus memiliki target waktu dan indikator kinerja.
Sufyan meminta pemerintah tidak sekadar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik. Fasilitas seperti tangki timbun, terminal CPO, sistem bongkar muat dan konektivitas logistik harus memiliki target kapasitas serta waktu penyelesaian yang jelas.
“Kalau investasi sampai ratusan miliar, masyarakat berhak tahu: kapasitasnya berapa ton per tahun, kapan selesai, berapa kapal yang bisa dilayani, dan berapa biaya logistik yang ditargetkan turun, tegasnya.
Keempat, efisiensi logistik harus dikaitkan langsung dengan kesejahteraan petani.
Menurut Sufyan, penghematan biaya distribusi jangan hanya menjadi tambahan margin bagi pelaku usaha. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme transparan agar efisiensi rantai pasok dapat tercermin dalam harga TBS petani.
Ia meminta pemerintah membuat indikator sederhana yang bisa dipantau petani, seperti hubungan antara harga referensi CPO, harga TBS dan biaya logistik.
“Jangan bicara kesejahteraan petani kalau kita tidak bisa menunjukkan berapa rupiah tambahan yang benar-benar diterima petani dari efisiensi tersebut, katanya.
Kelima, Aceh harus menetapkan target hilirisasi yang konkret.
Sufyan mendorong agar pemerintah tidak berhenti pada ekspor CPO mentah. Pemerintah perlu menetapkan target investasi industri pengolahan sawit, jumlah kapasitas produksi, tenaga kerja yang diserap serta kontribusi terhadap ekonomi daerah.
“Hilirisasi bukan sekadar memasang spanduk dan membuat seremoni. Harus ada pabriknya, ada investasinya, ada tenaga kerja yang diserap dan ada nilai tambah yang bisa dihitung, tegasnya.
Sufyan juga meminta seluruh data mengenai arus CPO Aceh dibuka secara transparan dan diperbarui secara berkala.
Data tersebut, menurutnya, minimal mencakup volume produksi, volume CPO yang keluar melalui jalur darat, tujuan pengiriman, volume ekspor melalui pelabuhan Aceh, biaya logistik dan perkembangan harga TBS petani.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan.
“Kami tidak ingin lima tahun lagi kita kembali membicarakan masalah yang sama. Pemerintah harus menetapkan baseline sekarang, menentukan target, kemudian setiap enam bulan diumumkan progresnya kepada publik, ujar Sufyan.
Ia menegaskan APKASINDO tidak mempersoalkan hubungan perdagangan Aceh dengan daerah lain. Yang dipersoalkan adalah ketika ketergantungan terhadap jalur luar daerah membuat Aceh kehilangan kesempatan membangun rantai nilai ekonominya sendiri.
“Kami bukan anti-Sumatera Utara. Ini bukan perang antardaerah. Ini soal tata kelola. Aceh harus mampu mengelola aset dan komoditasnya sendiri secara efisien, sehingga petani mendapatkan manfaat yang lebih besar, jelasnya.
Sufyan meminta pemerintah menjadikan persoalan tata niaga sawit sebagai agenda ekonomi strategis Aceh, dengan indikator yang dapat diawasi publik.
“Kami menuntut bukan janji. Kami menuntut angka, target, jadwal dan hasil. Kalau targetnya tidak tercapai, masyarakat harus tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa penyebabnya, pungkas Muhammad Sufyan, SE.
Reporter: ZAS
