Lhokseumawe — Pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe diduga diklaim sepihak dan diintervensi oleh oknum yang mengaku sebagai tim sukses walikota.
Oknum tersebut mengintervensi kepala sekolah agar memasok material bahan bangunan, menentukan para pekerja hingga membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah kepala sekolah jenjang TK/PAUD, SD dan SMP di Kota Lhokseunawe yang dihubungi media ini, Senin (3/8/2026) mengakui informasi tersebut.
Para kepala sekolah mengaku ditelpon oleh pria berinisial Hab, salah seorang direktur perusahaan daerah. Lalu, untuk tim lapangan sindikat ini mengutus pria berinisial Jef untuk membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan.
“Iya dia yang telpon. Setelah itu datang anak buahnya ke sekolah” ujar kepsek sumber media ini.
Sumber media ini menyebutkan oknum tersebut secara intens melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah untuk menentukan manajemen proyek.
“Proyek revit tahun ini kami hanya menonton dan memantau walaupun statusnya swakelola sekolah, tapi semua kebutuhan dipasok oleh orang tersebut. Termasuk tukang juga mereka yang cari,” ujarnya.
Dia mengatakan para oknum tersebut mengkoordinir seluruh kegiatan revit, kepala sekolah hanya menandatangani laporan.
“Kami tidak bisa apa-apa, kalau tidak ikut perintah siap-siap aja dicopot,” ungkapnya.
Terbukti, beberapa waktu lalu Kepala SMP 14 menjadi korban yang dicopot dari jabatan dan kembali menjadi guru mata pelajaran. Santer beredar informasi bahwa kepala sekolah yang dicopot tersebut tidak menjalankan seperti perintah para gerombolan ini.
Selain sebagai pemasok material bangunan kebutahan sekolah, para oknum ini juga meminta bagian biaya pembuatan laporan.
“Biaya buat laporan juga mereka minta, kami hanya disuruh teken dokumen saja, padahal nanti jika ada masalah tentu kami yang dimintai pertanggung jawaban oleh APH. Kami serba salah dan terjepit seperti ini” ungkap narasumber media ini.
Beberapa kepala sekolah lainnya mengakui informasi yang diperoleh media ini. Hanya saja beberapa kepala sekolah mengaku tidak ambil pusing dengan kondisi ini.
“Sama, informasi itu benar namun kami tidak masalah karena yang paling penting sekolah kami dibangun dan kami fokus pada akademik saja” ujarnya.
Untuk diketahui, anggaran proyek revitalisasi sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus/APBN pada Kemendikdasmen. Sejak era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mekanisme pelaksanaan proyek dilakukan dengan menggandeng komponen eksternal seperti perguruan tinggi untuk pendampingan dan pengawasan.
Namun tetap saja kesempatan ini dimanfaatkan dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu dengan menyebut bahwa proyek tersebut hasil jemputan mereka kepada pemerintah pusat di Jakarta
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi terkait sosok dan informasi lanjutan dari pihak terkait.
