AcehTamiang, satupena.co.id: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menempatkan normalisasi sungai di titik-titik rawan serta percepatan rehabilitasi gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana sebagai agenda utama. Langkah strategis ini diambil untuk meminimalisir risiko banjir susulan menjelang pergantian musim, sekaligus menjamin pelayanan publik tetap berjalan secara optimal bagi masyarakat.
Urgensi pelaksanaan langkah taktis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Kantor Koramil 08/Rantau, Senin (13/7/2026) siang. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turut dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Dalam paparannya, Bupati Armia menegaskan bahwa penanganan aliran sungai harus didahulukan. Mengingat perkiraan musim penghujan akan kembali melanda dalam waktu dekat, seluruh dinas terkait diminta segera bergerak ke lapangan.
“Normalisasi sungai sangat penting untuk mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas perekonomian agar tidak kembali terganggu akibat bencana,” ujar Bupati Armia.
Selain mitigasi bencana alam, pemulihan sarana dan prasarana pemerintahan juga menjadi fokus utama. Kerusakan yang terjadi pada sejumlah gedung perkantoran dinilai menghambat kelancaran birokrasi, sehingga perbaikan fisik bangunan menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Pemulihan fasilitas pemerintahan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin cepat proses rehabilitasi dilakukan, semakin cepat pula pelayanan dapat berjalan normal kembali,” tegasnya.
Guna mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperlancar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Bumi Muda Sedia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyambut baik langkah dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan dampak bencana tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektoral yang kokoh.
Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana harus didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, seluruh program pemulihan diharapkan selesai tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Akselerasi berbagai penanganan ini ditargetkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh Tamiang, baik dari segi penguatan infrastruktur, kelancaran pelayanan publik, hingga pemulihan roda perekonomian daerah secara menyeluruh.(Yogi).
