Jakarta –Satupena.co.id: Komitmen kuat seorang pemimpin menjadi kunci utama keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan tata kelola organisasi yang semakin baik, kesejahteraan prajurit beserta keluarganya pun diyakini akan terus meningkat.
Hal tersebut disampaikan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun, S.Sos., M.Si., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) TNI AD Tahun 2026 yang diikuti para Kasdam, Irdam, serta Asisten Perencanaan Kotama jajaran TNI AD di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mewujudkan organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Semangat tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi di seluruh instansi negara.
Divisi Infanteri 2 Kostrad sendiri telah menunjukkan capaian membanggakan. Satuan kerja Divif 2 Kostrad berhasil meraih predikat WBK, yang kemudian diikuti seluruh satuan Brigade dan Resimen di bawah jajaran Divif 2 Kostrad secara berturut-turut sejak 2022 hingga 2025. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi satuan dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, yang turut menghadirkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB serta Kapus RB sebagai narasumber, Mayjen TNI Primadi menekankan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas harus diawali dari keteladanan seorang pemimpin.
Menurutnya, seorang pimpinan harus mampu menggerakkan seluruh unsur satuan, memastikan setiap program berjalan secara konsisten, serta menanamkan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan kerja.
«”Predikat WBK bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan melayani. Jika pimpinan memiliki komitmen yang kuat, Reformasi Birokrasi akan tercapai, dan pada akhirnya kesejahteraan prajurit beserta keluarganya juga akan semakin meningkat. Itulah makna dari ‘Pimpinan OK, Reformasi Birokrasi Tercapai, Keluarga Prajurit Sejahtera’,” tegas Mayjen TNI Primadi.»
Ia menjelaskan, implementasi Reformasi Birokrasi telah memberikan manfaat nyata bagi satuan, mulai dari meningkatnya kualitas tata kelola organisasi, terbukanya peluang peningkatan tunjangan kinerja, hingga dukungan pembangunan rumah dinas prajurit di sejumlah satuan sebagai bentuk apresiasi dari Komando Atas kepada satuan yang berhasil membangun Zona Integritas.
Di lingkungan internal Divif 2 Kostrad, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Langkah tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas latihan, kesiapsiagaan operasi, serta pengembangan berbagai inovasi teknologi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat WBK sekaligus memastikan seluruh satuan senantiasa siap melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, Divif 2 Kostrad bertekad menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai budaya kerja yang melekat di setiap lini organisasi. Melalui tata kelola yang semakin baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI terus meningkat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan prajurit, keluarga, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. ( Sunarto ).
