Aceh Tengah –Satupena.co.id: Tujuh bulan pasca bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah pada 26 November 2025, sejumlah korban masih menghadapi berbagai kesulitan. Di tengah upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah, sebagian warga terdampak mengaku belum memperoleh bantuan yang memadai, khususnya terkait tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan dasar.Minggu 21 Juni 2026.
Salah seorang korban terdampak, Jalimin, yang juga merupakan jurnalis senior di Kabupaten Aceh Tengah, mengaku hingga kini masih harus menyewa rumah untuk tempat tinggal bersama keluarganya karena belum mendapatkan hunian sementara (huntara).
Menurut Jalimin, bencana yang terjadi di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, menyebabkan sedikitnya 56 unit rumah mengalami kerusakan berat, tertimbun material longsor, bahkan hilang akibat terjangan bencana. Namun, hingga saat ini jumlah hunian sementara yang tersedia dinilai masih sangat terbatas.
“Pasca bencana, saya dan keluarga terpaksa menyewa rumah karena belum mendapatkan huntara. Sementara bantuan jaminan hidup (jadup) yang kami terima hanya satu kali, yakni pada November 2025 lalu,” kata Jalimin kepada media ini.
Ia menjelaskan, selain bantuan jadup tahap pertama tersebut, sebagian korban belum lagi menerima bantuan lanjutan. Kondisi lingkungan di lokasi terdampak juga disebut masih memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, material longsor di beberapa titik belum sepenuhnya dibersihkan. Saluran drainase yang tertutup material menyebabkan genangan air dan banjir kembali terjadi saat hujan turun.
“Parit masih banyak yang tertutup material longsor. Ketika hujan deras, air meluap dan menggenangi kawasan permukiman,” ujarnya.
Tidak hanya itu, jaringan distribusi air bersih desa yang rusak akibat bencana hingga kini belum sepenuhnya berfungsi. Akibatnya, sebagian masyarakat Desa Mendale masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Jalimin juga mengungkapkan bahwa warga terdampak tidak diperbolehkan mendirikan tenda darurat di kawasan yang dinilai rawan bencana. Di sisi lain, belum ada bantuan biaya sewa rumah bagi keluarga yang terpaksa mengontrak tempat tinggal setelah rumah mereka rusak atau hilang akibat longsor.
Menariknya, sejumlah unit hunian sementara yang saat ini ditempati warga disebut berasal dari bantuan relawan Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR) Cileungsi, Bogor. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal pascabencana.
Para korban berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mempercepat proses penanganan pascabencana, baik melalui penyaluran bantuan jaminan hidup lanjutan, pembangunan hunian yang layak, maupun pemulihan infrastruktur dasar seperti drainase dan jaringan air bersih.
“Kami berharap ada solusi nyata bagi warga yang rumahnya hilang dan rusak total akibat bencana. Sampai sekarang kami masih berusaha bertahan dalam kondisi yang serba terbatas,” tutup Jalimin.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada 15 Juni 2026 menjelaskan bahwa jumlah hunian sementara yang dibangun telah disesuaikan dengan permintaan masyarakat Desa Mendale.
Menurutnya, warga yang belum menempati hunian sementara maupun yang telah menerima huntara nantinya akan mendapatkan program Hunian Tetap (Huntap) yang sedang dipersiapkan pemerintah.
“Jumlah huntara yang dibangun sesuai dengan permintaan masyarakat Desa Mendale. Untuk warga terdampak, baik yang sudah menerima huntara maupun yang belum, nantinya akan dibangun hunian tetap,” jelas Andalika.
Terkait bantuan jaminan hidup, Andalika membenarkan bahwa penyaluran baru dilakukan pada tahap pertama pada November 2025 lalu. Namun demikian, ia menyebutkan bahwa kewenangan penyaluran jadup berada di bawah Dinas Sosial sehingga BPBD tidak mengetahui secara rinci perkembangan proses lanjutan bantuan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah terkait kelanjutan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi para korban bencana.
