Minahasa Utara –Satupena.co.id: Aliansi Pemerhati Lingkungan memberikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menindaklanjuti persoalan banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Soekarno. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung tertib dan penuh semangat kolaborasi antara kedua pihak.
Aliansi yang diprakarsai oleh Fikri Alkatiri selaku Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), bersama Stenly Sendow (Ketua Nusa Utara) dan Peps Kembuan (Ketua Benteng Nusa), menilai pemerintah daerah telah menunjukkan keterbukaan dengan menerima aspirasi masyarakat serta membuka ruang dialog guna mencari solusi konkret atas permasalahan tersebut.
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah poin strategis disepakati sebagai langkah tindak lanjut, di antaranya perbaikan jalur drainase pada titik-titik rawan genangan, pemeliharaan dan pembersihan drainase secara berkala, serta evaluasi terhadap pihak developer perumahan terkait pemenuhan kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan aspek lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap sistem resapan air.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama guna memastikan penanganan persoalan tata kelola lingkungan dan infrastruktur drainase berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Bidang dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan drainase di ruas Jalan Soekarno merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, mengingat kondisi yang sudah tergolong darurat dan berdampak langsung terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyatakan kesiapan untuk mengajukan usulan pembangunan kepada pihak berwenang agar penanganannya dapat segera direalisasikan.
Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Donald Tintingon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Olfy Kalengkongan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Umbase Mayuntu, serta perwakilan Dinas Tata Ruang.
Aliansi Pemerhati Lingkungan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh hasil rapat dan kesepakatan yang telah dicapai agar tidak berhenti pada tataran wacana semata, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata yang mampu mengurangi risiko banjir dan memperbaiki tata kelola lingkungan di Kabupaten Minahasa Utara.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menerima masukan masyarakat. Harapan kami, seluruh poin yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan banjir di ruas Jalan Soekarno dapat teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Fikri Alkatiri mewakili Aliansi Pemerhati Lingkungan.
